Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi realisasi

defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling

jdih.kemenkeu.go.id

lambat tanggal 31 Juli 2024 untuk semester I dan paling lambat 31 Januari 2025 untuk semester II.

(2) Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran DAU dan/ atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penundaan penyaluran DAU dan/ atau DBH sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.