Pasal 29

Contoh format:

• Pemberitahuan Kontraktor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1);
• Surat Keterangan sebagai Kontraktor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1);
• Registrasi Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
• Bukti Registrasi Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1);
• Permohonan Fasilitas PPN/PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1);
• Surat Keterangan Tidak Dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
• Permohonan Fasilitas PPh sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1);

• Surat Keterangan Fasilitas PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);

1. surat pemberitahuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1); J. Laporan Realisasi Fasilitas PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

• Lembar penghitungan jumlah Pajak Penghasilan ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);

1. dokumen:
2. permohonan penggantian, pembatalan, atau pencabutan;
3. surat penolakan permohonan se bagaimana dimaksud pada angka 1; dan
4. Surat Keterangan sebagai Kontraktor Utama pengganti, Bukti Registrasi Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak pengganti, Surat Keterangan Tidak Dipungut Pengganti, atau Surat Keterangan Fasilitas PPh pengganti, pencabutan, atau pembatalan yang diterbitkan:

• berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1; atau
• secara jabatan, se bagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dan contoh penghitungan Pajak Penghasilan ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BABX