Pasal 25

(1) Berdasarkan rekomendasi penetapan MP PNBP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Kepala

Kantor Wilayah melakukan:

• penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBP;

• approval pada Modul MP PNBP.

(2) Surat persetujuan penetapan MP PNBP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan format

tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Persetujuan penetapan MP PNBP oleh Kepala Kantor

Wilayah dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak surat permohonan beserta lampirannya diterima

secara lengkap dan benar.