Pasal 13

(1) Pola penggunaan PNBP pada K/L dilaksanakan secara tidak

terpusat.

(2) Dalam hal pola penggunaan PNBP akan dilaksanakan secara

terpusat, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau Pimpinan Unit Eselon I penghasil mengajukan permohonan penetapan pola penggunaan PNBP secara terpusat kepada Direktur Jenderal.

(3) Berdasarkan permohonan penetapan pola penggunaan

PNBP secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Operator PA:

• menerima dokumen permohonan penetapan pola

penggunaan PNBP dari Sekretaris Jenderal/Sekretaris

Utama/Sekretaris K/L atau Pimpinan Unit Eselon I

penghasil melalui aplikasi persuratan; dan

• menyusun konsep penetapan pola penggunaan PNBP

secara terpusat.

(4) Operator PA menyampaikan konsep penetapan pola

penggunaan PNBP secara terpusat kepada Kepala Seksi PA.