Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ml, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapa ta n dan Belanja Negara.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 4 . Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 5 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktora t Jenderal Perbendaharaan yang m emperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi BUN.
4. Kementerian Negara/Lembaga adalah kem enterian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

1. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kernenterian/Lernbaga yang rnelaksanakan kegiatan Kernenterian Negara/Lernbaga dan rnerniliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
2. Badan Layanan Urnurn yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pernerintah Pusat yang dibentuk untuk rnernberikan pe\ayanan kepada rnasyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa rnengutamakan rnencari keuntungan dan dalarn rnelakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 9 . Pengguna Anggaran yang se\anjutnya disingkat PA adalah pejabat pernegang kewenangan penggunaan anggaran.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang rnernperoleh kuasa dari PA untuk rnelaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kernen terian Negara/Lernbaga yang bersangkutan.
4. Pejabat Pernbuat Kornitrnen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang rnelaksanakan kewenangan PA/KPA untuk rnengarnbil keputusan dan/atau tindakan yang dapat rnengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
5. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Mernbayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk rnelakukan pengujian atas perrnintaan pernbayaran dan rnenerbitkan perintah pernbayaran.
6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk rnenerirna, rnenyirnpan, rnernbayarkan, rnenatausahakan, dan rnernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/ Satker Kernenterian Negara/ Lernbaga.
7. Surat Perrnintaan Pernbayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi perrnintaan pernbayaran tagihan kepada negara.
8. Surat Perintah Mernbayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk rnencairkan dana yang bersurnber dari DIPA.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
10. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut SSP adalah bukti pernbayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan rnenggunakan forrnulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara rnelalui ternpat pernbayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

1. Penghasilan adalah hak pekerja/ pegawai yang diterirna dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/ pegawai yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak dan/atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ pegawai dan/ atau keluarganya atas suatu pekerjaa n dan/ atau jasa yang telah dilakukan.

2. Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN adalah dartar perhitungan penghasilan PPNPN yang memuat identitas pegaWaI dan nnClan perhitungan pembayaran penghasilan.

3. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softeopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

4. ADK SPP adalah arsip data SPP dalam bentuk softeopy yang dihasilkan oleh Aplikasi pada Satker.

5. ADK SPM adalah arsip data SPM dalam bentuk softeopy yang dihasilkan oleh Aplikasi pada Satker.

6. ADK PPNPN adalah arsip data PPNPN dalam bentuk softeopy yang dihasilkan oleh Aplikasi pada Satker.

7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh KPA/ PPK yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

8. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diu bah, dian tara ayat (2) dan ayat

(3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan dian tara ayat

(3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat

(3b), dan ayat 3 (el. sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: