Pasal 3

(1) Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi

dan Bangunan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat meliputi 1 (satu) tahun pajak dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelum tahun berjalan. /

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi

dan Bangunan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

• Penilaian Kantor; atau
• Penilaian Lapangan.

(3) Penilaian Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dilakukan melalui kegiatan menganalisis data objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang, berdasarkan data dan/ atau informasi dalam surat pemberitahuan objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(4) Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan melalui kegiatan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data yang berkaitan dengan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penyelesaian keberatan, pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.

(5) Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(6) Hasil Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan terutang dalam:

• surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat dilakukan pengawasan;
• surat ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan pada saat dilakukan pemeriksaan;
• surat keputusan keberatan pada penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
• surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar pada penyelesaian permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
• penghitungan kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan; dan
• penghitungan dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan penyidikan.

(7) Objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai klasifikasi objek pajak dan tata cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

jdih.kemenkeu.go.id

Bagian Kedua Penilaian untuk Menentukan Nilai Harta Berwujud, Harta Tidak Berwujud, dan Bisnis