Pasal 40

(1) Dalam rentang waktu Pinjam Pakai, Pemerintah Daerah

atau Pemerintah Desa dapat mengubah peruntukan awal Pinjam Pakai.

(2) Perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi

darurat pada wilayah administratif Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang bersangkutan.

(3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

• bencana alam, meliputi gempa bumi, banjir, erupsi

gunung berapi;

• bencana non alam, meliputi wabah pandemik; dan/atau
• kondisi darurat lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersifat sementara, dengan tidak melampaui jangka

waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

(5) Perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajukan permohonannya kepada Pengguna Barang

dengan tembusan kepada Pengelola Barang.

(6) Pengguna Barang dapat memberikan persetujuan

terhadap perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tembusan kepada Pengelola Barang.