Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara

penjualan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang berada pada Pengguna Barang kepada:

• Pejabat Negara;
• mantan Pejabat Negara;
• Pegawai ASN;
• Prajurit TNI; atau
• Anggota POLRI.

(2) Penjualan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui lelang.

(3) Penjualan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas

Tanpa Melalui Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penjualan kepada wakil menteri dengan mengikuti ketentuan penjualan kepada Pejabat Negara atau mantan Pejabat Negara.