Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PMK BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 765

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik PURNOMO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL

DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF

PEMBIAYAAN UTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. FORMULA PENGHITUNGAN RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

(DEBT SERVICE COVERAGE RATIO/DSCR)

Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali Pembiayaan Utang Daerah yang dikenal dengan istilah Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yang dihitung dengan formula sebagai berikut: Pendapatan yang Tidak Ditentukan Belanja Penggunaannya Pegawai DSCR = Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain

yang dijabarkan sebagai berikut:

  1. Formula Perhitungan DSCR Provinsi Formula perhitungan DSCR Provinsi secara lebih rinci adalah sebagai berikut: [PAD + DAU + DBH + Otsus + PTAD + LLPS + BBH - AP] - BP DSCR Provinsi = PP+ BB

Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DBH = Dana Bagi Basil Otsus = Dana Otonomi Khusus PTAD = Pendapatan Transfer Antar Daerah LLPS = Lain-Lain Pendapatan yang Sah BBH = Belanja Bagi Hasil AP = Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) BP = Belanja Pegawai pp = Pokok Pinjaman BB = Belanja Bunga dan/ a tau imbalan termasuk Biaya Lain terkait Pembiayaan Utang Daerah

Pendapatan Provinsi yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan keten tuan per a tu ran perundang-undangan serta mem pertim bangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah Provinsi, yaitu:

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak termasuk:
  • 10% (sepuluh persen) pajak kendaraan bermotor, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten/kota, yang dialokasikan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan
  • 50% (lima puluh persen) pajak rokok, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten/kota, yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan
  • Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
  1. Dana Alokasi Umum (DAU), tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu:
  • DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  • DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
  • DAU dukungan bidang pendidikan;
  • DAU dukungan bidang kesehatan; dan
  • DAU dukungan bidang pekerjaan umum.
  1. Dana Bagi Hasil (DBH), tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu:
  • DBH cukai hasil tembakau;
  • DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
  • tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;dan
  • DBH perkebunan sawit.
  1. Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana otonomi khusus provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum.
  2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LLPS) tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional.
  3. Belanja Pegawai (BP) merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari:
  • DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  • Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
  • DAK Nonfisik tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah; dan
  • DAK Nonfisik tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah.
  1. Pokok Pinjaman (PP) merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembayaran pembentukan dana cadangan obligasi daerah, dan/atau sukuk daerah, pembayaran pokok obligasi Daerah dan/ atau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, dan/atau perkiraan cicilan pinjaman daerah dan/ atau perkiraan dana cadangan obligasi daerah dan/ atau sukuk daerah yang diusulkan.
  2. Belanja Bunga (BB) merupakan bunga dan/ atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan di tam bah perkiraan bunga dan/ atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan.
  1. Formula Perhitungan DSCR Kabupaten/Kota Formula perhitungan DSCR kabupaten/kota secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

DSCR [PAD + DAU + DBH + Otsus + PTAD + LLPS + BBH - AP - ADD] - BP Kabupaten/ = Kota PP+ BB

Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DBH = Dana Bagi Hasil Otsus = Dana Otonomi Khusus PTAD = Pendapatan Transfer Antar Daerah LLPS = Lain-Lain Pendapatan yang Sah BBH = Belanja Bagi Hasil AP = Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) ADD = Alokasi Dana Desa BP = Belanja Pegawai pp = Pokok Pinjaman BB = Belanja Bunga dan/ atau imbalan termasuk biaya lain terkait Pembiayaan Utang Daerah

Pendapatan kabupaten/kota yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan keten tuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak termasuk:
  • 10% (sepuluh persen) pajak air tanah yang dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah;
  • 10% (sepuluh persen) pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga lisrik atau pajak penerangan jalan yang dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum;
  • 10% (sepuluh persen) opsen pajak kendaraan bermotor yang dialokasikan untuk pembangunan dan/ a tau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan
  • Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
  1. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu:
  • DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  • DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
  • DAU dukungan bidang pendidikan;
  • DAU dukungan bidang kesehatan; dan
  • DAU dukungan bidang pekerjaan umum.
  1. Dana Bagi Hasil (DBH), tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu:
  • DBH cukai hasil tembakau;
  • tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;dan
  • DBH perkebunan sawit.
  1. Otsus merupakan dana otonomi khusus kabupaten/kota yang berada di provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum.
  2. Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD), tidak termasuk:
  • 10% (sepuluh persen) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang dialokasikan pembangunan dan/ a tau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan
  • 50% (lima puluh persen) pendapatan bagi hasil pajak rokok dari pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
  1. Lain-lain Pendapatan yang Sah (LLPS) tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional.
  2. Alokasi Dana Desa (ADD) dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah DBH yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan DAU dan/atau DBH Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
  3. Belanja Pegawai (BP) merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari:
  • DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  • DAK Nonfisik tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
  • DAK Nonfisik tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah; dan
  • DAK Nonfisik tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah.

  1. Pokok Pinjaman (PP) merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembentukan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, pembayaran pokok obligasi Daerah dan/atau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, dan/ atau perkiraan cicilan pinjaman daerah dan/atau perkiraan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah yang diusulkan.

  2. Belanja Bunga (BB) merupakan bunga dan/ atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan di tam bah perkiraan bunga dan/ a tau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan.

  3. Data Perhitungan DSCR

  • Perhitungan DSCR dilakukan dengan menggunakan data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2024 yang telah diaudit.
  • Dalam hal data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2024 yang telah diaudit tidak tersedia, maka dapat digunakan data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2024 yang belum diaudit, data APBD dan alokasi transfer ke daeraah tahun 2024, atau data APBD dan alokasi transfer ke daerah tahun

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL

DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

KOP SURAT

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun] Sifat [sifat surat] Lampiran .......... Berkas Hal : Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Di Jakarta

Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp ................... (sejumlah Pembiayaan Utang Daerah) yang bersumber dari ................... (pemberi Pembiayaan Utang Daerah) dengan jangka waktu ................... (usulan jangka waktu Pembiayaan Utang Daerah) termasuk masa tenggang .............. (masa tenggang Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan), perkiraan bunga sebesar .... % (sebutkan perkiraan bunga Pembiayaan Utang Daerah), dan biaya provisi sebesar .... % akan digunakan untuk ...................................... . Selain penerimaan pembiayaan utang daerah tersebut, kami juga merencanakan untuk membayar cicilan pokok pembiayaan utang daerah (termasuk pembentukan dana cadangan Sukuk Daerah dan Obligasi Daerah) yang jatuh tempo dan/ atau tertunggak sampai dengan TA 2025 sebesar Rp ...... (sejumlah cicilan pokok Pembiayaan Utang Daerah yang jatuh tempo dan/atau tertunggak sampai dengan TA 2025).

Mengingat jumlah rencana Pembiayaan Utang Daerah terse but melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA 2025, dengan ini disampaikan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD TA 2025 yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan:

  1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 audited sampai dengan akun subrincian (level 6);
  2. LRA LKPD TA 2024 audited atau LRA LKPD TA 2024 unaudited atau APBD TA 2025 sampai dengan akun subrincian (level 6);
  3. Rencana penarikan dan jadwal pembayaran Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan;
  4. Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah; dan
  5. Salinan surat pertimbangan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan). Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Kepala Daerah ................. .

(tanda tangan & cap dinas] [nama kepala daerah] Tembusan:

  1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
  2. Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)
  3. Gubernur .................... *) *) jika Pembiayaan Utang Daerah diajukan oleh bupati/walikota

C. CONTOH FORMAT RENCANA PENARIKAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH YANG DIUSULKAN

Lampiran

Surat Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah

KOP SURAT

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

RENCANA PENARIKAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH YANG DIUSULKAN

No. Sumber Tujuan Nilai Kegiatan/ Total Rencana Penarikan Pembiayaan Utang Daerah ** Pembiayaan Penggunaan Proyek/Program Pembiayaan Utang Daerah Pembiayaan Utang Utang Daerah 6) Daerah* * 1* 2 3 4

(1) (2) (3) (4) (5)**

  3. dst. TOTAL

Kepala Daerah ................... . [tanda tangan & cap dinas]

[nama kepala daerah]

Catatan: *) wajib diisi per kegiatan/proyek/program dalam pinjaman yang diusulkan, misal: Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan RSUD atau lainnya ) diisi sesuai nilai masing-masing kegiatan/proyek/program. *) total pinjaman sesuai nilai kegiatan/proyek/program dan rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah. **) diisi berdasarkan rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah, misal: per semester, per tahun, dan seterusnya *) apabila penarikan Pembiayaan Utang Daerah dilakukan per tahun, makajudul kolom diganti dengan tahun

D. CONTOH FORMAT LAPORAN POSIS! KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI

PEMBIAYAAN UTANG DAERAH

KOP SURAT

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

LAPORAN POSIS! KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PEMBIAYAAN UTANG DAERAH

No Sumber No. dan Tanggal Tujuan Penarikan Pembayaran Saldo Pokok Pokok PUD Pokok PUD Bunga dan Bunga dan Pembiayaan Surat Perjanjian Penggunaan Pokok PUD PUDTA Tertunggak Jatuh Biaya Lain Biaya Lain Utang Daerah s.d. TA 2024 2024 s.d. TA 2024 Tempo TA Jatuh Tempo Tertunggak

(PUD) 2025 TA 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) (10) (11)**

  3. dst.

Kepala Daerah ................... .

[tanda tangan & cap dinas]

[nama kepala daerah]

E. CONTOH FORMAT SURAT LAPORAN RENCANA DEFISIT ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KOP SURAT

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun] Sifat : [sifat surat] Lampiran : .......... Berkas Hal : Laporan Rencana Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025

Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami laporkan rencana Defisit APBD TA 2025 sebesar Rp .......... ...... Defisit APBD terse but disebabkan karena ..................... (sebutkan alasan].

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan Ringkasan Rancangan APBD

TA 2025. *)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah ................... .

[tanda tangan & cap dinas]

[nama kepala daerah]

*) tidak perlu dilampirkan jika defisit APBD TA 2025 tidak melampaui Batas Maksimal Defisit APBD TA 2025

sebagaimana diatur dalam PMK

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya, ttd. Kepala Biro Umum SRI MULYANI INDRAWATI u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

PURNOMO

← Pasal 14 Lihat Peraturan Lengkap