Pasal 33

(1) Direksi Badan Usaha selaku penanggung jawab

kegiatan bertanggung jawab secara formal dan material terhadap:

• kuitansi tagihan Dana Kompensasi;
• faktur pajak dan surat setoran pajak atas penyerahan jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;
• perhitungan kekurangan penerimaan Badan Usaha; dan
• penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kompensasi.

(2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.