Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban Dana Kompensasi untuk:

• kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak; dan
• kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan penetapan tarif tenaga listrik nonsubsidi.