Pasal 65

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria

paling sedikit:

• pemberian NPWPD secara jabatan;
• penghapusan NPWPD;
• penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
• pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
• Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(2) Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk memperoleh data, keterangan dan bukti yang berkaitan dengan:

• harta yang dimiliki Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
• proses timbulnya tunggakan pajak berdasarkan LHP, KKP dan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
• kegiatan penagihan aktif yang dilakukan; dan
• upaya hukum dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.