Pasal 57

(1) SKPD dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

• penyampaian SPHP; atau
• PAHP, dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan penyampaian SPHP dan/atau PAHP.

(3) Prosedur penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan PAHP

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terkait dengan permohonan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak, Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:

• SKPD sesuai dengan PAHP apabila jangka waktu belum melampaui 12 (dua belas) bulan kalender sejak diterimanya permohonan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak belum terlewati; atau
• SKPDLB sesuai dengan SPTPD apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan kalender sejak diterimanya pengajuan permohonan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak.

(5) Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa untuk

melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan susunan keanggotaan tim Pemeriksa sebelumnya, Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah diterbitkan SP2 perubahan.

Paragraf 16 Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penangguhan Pemeriksaan