Pasal 2

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan.

(2) Kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) merupakan kepala organisasi perangkat daerah yang

memiliki tugas dan fungsi pemungutan Pajak.

Bagian Kedua Tujuan Pemeriksaan