Pasal 3

(1) PPN terutang yang ditanggung Pemerintah atas

penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat:

• ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah; atau
• ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

(2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

• nama dan nomor pokok wajib pajak Pengusaha Kena Pajak penjual;
• nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli;
• tanggal serah terima;
• kode identitas rumah yang diserahterimakan;

jdih.kemenkeu.go.id

• pernyataan bermeterai telah dilakukan serah terima bangunan;dan
• nomor berita acara serah terima.

(3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus didaftarkan dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.