Pasal 2

(1) Dana Cadangan Penjaminan digunakan untuk

pembayaran klaim penjaminan atas program penjaminan Pemerintah.

(2) Program penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan Batubara;
• Jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah untuk percepatan penyediaan air minum;
• Penjaminan Infrastruktur dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI;
• Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada badan usaha milik negara;

jdih.kemenkeu.go.id

• Jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera;
• Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
• Jaminan Pemerintah untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
• Jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
• Jaminan Pemerintah untuk pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional untuk pelaku usaha usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi, pelaku usaha korporasi, dan badan usaha milik negara;
• Jaminan Pemerintah untuk penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah; dan
• Jaminan Pemerintah lainnya yang diterbitkan oleh Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.

(3) Penggunaan Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf g, tidak berlaku dalam hal penanggung jawab proyek merupakan kementerian/lembaga.

(4) Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan

pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibatasi hanya pada jaminan pinjaman.