Pasal 7

(1) Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan formula tertentu.

(2) Ketentuan mengenai formula penghitungan rasio

Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.