Pasal 2

(1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah digunakan untuk:

• pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari:

1. penerimaan dalam negeri; dan/atau
2. pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal;

• penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, dalam hal dipersyaratkan;
• pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah;
• pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat;
• pertimbangan dalam pemberian persetujuan pembentukan dana abadi daerah;
• pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementerian/lembaga dalam rangka sinergi pendanaan;
• pertimbangan dalam penyelarasan pemenuhan belanja wajib infrastruktur; dan
• penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
• Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

(3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas

Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.