Pasal 49

(1) Pemantauan dan/atau evaluasi dilakukan oleh:

• Menteri;
• menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri;
• Kepala Daerah; dan
• UPD.

(2) Pemantauan dan/atau evaluasi yang dilakukan oleh

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• potensi pembentukan DAD;
• pemanfaatan DAD;
• pemanfaatan atas Surplus DAD;
• proses penarikan pokok DAD; dan
• perbaikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah atas pembentukan DAD.

(3) Pemantauan dan/atau evaluasi yang dilakukan oleh

menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

(4) Pemantauan dan/atau evaluasi yang dilakukan oleh

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi proses pengelolaan DAD yang berupa proses perencanaan, penambahan dana, pengembangan dana, pemanfaatan hasil pengelolaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban DAD.

(5) Pemantauan dan/atau evaluasi yang dilakukan oleh UPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi proses pengembangan dana dan pemanfaatan hasil pengelolaan DAD.

(6) Tindak lanjut dari hasil pemantauan dan/atau evaluasi

akan diatur lebih lanjut sesuai kewenangan masing- masing unit penanggung jawab.