Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15, UPD menerapkan pengaturan pemisahan kewenangan untuk memastikan prinsip pengelolaan DAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan baik.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemisahan kewenangan terhadap:

• pihak yang membuat atau menginisiasi transaksi atau dokumen;
• pihak yang memverifikasi keakuratan dan kelengkapan informasi atas inisiasi transaksi atau dokumen serta melaksanakan transaksi atas inisiasi transaksi; dan
• pihak yang menandatangani atau menyetujui transaksi atau dokumen.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh pejabat yang berbeda.