Pasal 4

(1) Pencocokan data penyaluran pad. SIKP UMi dengan

salinan dokumen penyaluran se ~agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh KPPN.

(2) Survei nilai keekonomian Debitur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan oleh KPPN.

(3) Survei nilai keekonomian responden pembanding

sebagaimana dimaksud dalam Paskl 2 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Kantor Wilayah.

(4) Monitoring dan evaluasi lainnya se,agaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan oleh Kantor Wilayah dan/ atau KPPN dengan koordinasi dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi. I

(5) Pelaksanaan monitoring dan evaluas i yang menjadi tugas

Kantor Wilayah dilakukan oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II.

(6) Pelaksanaan monitoring dan evalua i yang menjadi tugas

KPPN dilakukan oleh Seksi Bank. I

(7) Dalam pelaksanaan monitoring dan fvaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala KPPN ctkpat membentuk tim yang melibatkan ~egawai pada Bidang/Bagian/Seksi/Subbagian lain.

(8) Pembagian wilayah kerja KPPN dal1m rangka monitoring

dan evaluasi atas Pembiayaan Ultra Mikro mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(9) Dalam hal terdapat lebih dari satu KPPN pada wilayah

kerja yang sama, pembagian tugas monitorinq dan evaluasi atas Pembiayaan Ultra Mikro ditentukan lebih lanjut oleh Kantor Wilayah dengan memperhatikan beban kerja KPPN.