Pasal 7A

Terhadap Sanksi Administrasi yang timbul dari Utang

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang:

• telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan belum

diašukan permohonan penghapusan Sanksi

Administrasi; atau

• telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan sudah

dia:ukan permohonan penghapusan Sanksi

Administrasi, namun belum diterbitkan Surat

Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau

Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,

tata cara penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2017

,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2017

,

ttd.

UWONO " ŝŞş21997031001