Pasal 9

(1) Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta

pejabatnya untuk dapat diberikan Pembebasan dengan menggunakan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan Pembebasan dengan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (4) harus memiliki nomor identitas

perpajakan.

(2) Nomor identitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas dalam administrasi perpajakan.

(3) Tata cara pemberian nomor identitas perpajakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak.