Pasal 2

(1) DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi digunakan untuk

membiayai kegiatan sebagai berikut:

• rehabilitasi di luar kawasan sesuai kewenangan provinsi;
• rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi;
• pembangunan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu, HHBK dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan;
• pemberdayaan masyarakat dan Perhutanan Sosial;
• operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;
• pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
• perlindungan dan pengamanan hutan;
• pengembangan perbenihan tanaman hutan;
• penyuluhan kehutanan; dan/atau
• kegiatan strategis lainnya.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan perekonomian di Daerah yang meliputi mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, dan/atau bantuan bibit.

(3) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.