Pasal 17

(1) BMN di Ibu Kot~ Nusantara ditetapkan status

penggunaannya kepada:

• Otorita Ibu Kota Nusantara selaku Pengguna Barang, untuk BMN berupa:

1. tanah dan/atau bangunan yang digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara;

jdih.kemenkeu.go.id

1. tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga; dan
2. selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara;

• Kementerian/lembaga yang terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, kesekretariatan negara, yustisi dan fiskal selaku Pengguna Barang untuk BMN yang berada dalam penguasaannya;dan
• Kementerian/lembaga selaku Pengguna Barang, untuk BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.

(2) Penetapan status Penggunaan BMN berupa tanah

dan/atau bangunan dilakukan sebagai berikut:

• Otorita lbu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan usulan penetapan status Penggunaan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Pengelola Barang;
• Pengelola Barang meneliti usulan dari Pengguna Barang;
• Dalam hal disetujui, Pengelola Barang menetapkan status Penggunaan BMN.

(3) Pengelola Barang dapat menetapkan status

Penggunaan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan tanpa didahului usulan dari kementerian/lembaga, dengan memperhatikan pertimbangan Otorita Ibu Kota Nusantara.

(4) Penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan kepada kementerian/lembaga dengan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung Ibu Kota Nusantara, efektivitas pengelolaan BMN di Ibu Kota Nusantara, dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan.

(5) Penetapan status Penggunaan BMN berupa selain

tanah dan/atau bangunan dilakukan sebagai berikut:

• Pengguna Barang menyampaikan usulan penetapan status Penggunaan BMN berupa selain tanah dan/ atau bangunan kepada Pengelola Barang;
• Pengelola Barang meneliti usulan dari Pengguna Barang;
• Dalam hal disetujui, Pengelola Barang menetapkan status Penggunaan BMN.

(6) Tata cara penetapan status Penggunaan BMN

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN.