Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik adalah badan/lembaga khusus/badan hukum publik yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan pemerintah.
3. Piutang Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan dan merupakan hak Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
4. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kekayaan negara, penilaian, Piutang Negara dan lelang.