Pasal 32

(1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan teguran

tertulis kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain:

• apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1a), LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain:

1. tidak memberikan klarifikasi; atau
2. memberikan klarifikasi, namun tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 9 dan/atau Pasal 10; atau

• dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, dan/atau Pasal 25.
• dihapus. (1a) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan teguran tertulis kepada setiap orang termasuk:
• LJK;
• LJK Lainnya;
• Entitas Lain;
• pimpinan dan/atau pegawai LJK;
• pimpinan dan/atau pegawai LJK Lainnya;
• pimpinan dan/atau pegawai Entitas Lain;
• Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;
• Pemegang Rekening Keuangan Entitas;
• penyedia jasa;
• perantara; dan/atau
• pihak lain, apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1b), orang dimaksud:
• tidak memberikan klarifikasi; atau
• memberikan klarifikasi, namun masih terdapat indikasi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) dan/atau Pasal 30A ayat (4).

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (1a) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam