Pasal 31

(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian atas

pelaksanaan ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10,

Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25, dan/atau Pasal

30A. (1a) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas pemenuhan ketentuan Pasal 9 dan/atau Pasal 10. (1b) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi kepada setiap orang termasuk:

• LJK;
• LJK Lainnya;
• Entitas Lain;
• pimpinan dan/atau pegawai LJK;
• pimpinan dan/atau pegawai LJK Lainnya;
• pimpinan dan/atau pegawai Entitas Lain;
• Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;
• Pemegang Rekening Keuangan Entitas;
• penyedia jasa;
• perantara; dan/atau
• pihak lain, dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) dan/atau Pasal 30A ayat (4).

(2) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1a) dan ayat (1b) dibuat dengan menggunakan format surat permintaan klarifikasi sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: