Pasal 6

(1) PPN yang terutang atas penyerahan bekal khusus operasi

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditanggung Pemerintah dalam hal:

• objek yang diserahkan bukan merupakan bekal khusus operasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
• PPN terutang di luar periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
• Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
• dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak mencantumkan

keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau

• PPN terutang telah dilakukan pemungutan dan disetorkan ke kas negara.

(2) Atas penyerahan bekal khusus operasi tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.