Pasal 9

(1) Data tingkat kepatuhan pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan data penyampaian laporan triwulanan kinerja tim pengendalian inflasi Daerah provinsi kepada tim pengendalian inflasi pusat.

(2) Data upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi 9 (sembilan) indikator:

• pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
• rapat teknis tim pengendalian inflasi Daerah;
• menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
• pencanangan gerakan menanam;

• melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
• melaksanakan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
• berkoordinasi dengan Daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
• merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
• memberikan bantuan transportasi dari APBD.

(3) Data tingkat kepatuhan pelaporan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan data penyampaian yang terdiri atas:

• laporan harian pengendalian inflasi daerah kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
• laporan perkembangan harga pangan kepada Kementerian Perdagangan melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok; dan
• laporan triwulanan kinerja tim pengendalian inflasi Daerah kepada tim pengendalian inflasi pusat.

(4) Data peringkat inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c merupakan nilai capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi Daerah.

(5) Data realisasi Belanja Penandaan Inflasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d dihitung dengan tahapan:

• perhitungan nilai persentase realisasi Belanja Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja Daerah dengan menggunakan rumus: realisasi Belanja Penandaan Inflasi Pi = X 100 anggaran belanja Daerah Keterangan: Pi = nilai persentase realisasi Belanja Penandaan Inflasi per provinsi/kabupaten/kota
• perhitungan nilai standar realisasi Belanja Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja Daerah dengan menggunakan rumus: Pi – min PSi = X 100 maks – min Keterangan: PSi = nilai standar persentase realisasi Belanja Penandaan Inflasi provinsi/kabupaten/kota min = nilai persentase terkecil dari realisasi Belanja Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja provinsi/kabupaten/kota maks = nilai persentase terbesar dari realisasi Belanja Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja provinsi/kabupaten/kota

(6) Rincian jenis Belanja Penandaan Inflasi yang digunakan

dalam penghitungan realisasi Belanja Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam

Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.