Pasal 22

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah

terkait rincian jenis belanja penandaan, Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan perubahan atas rincian jenis:

• Belanja Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
• Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10); dan/atau

• Belanja Penandaan Stunting dan bobot jenis Belanja Penandaan Stunting sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (12),

setelah berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga terkait.

(2) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.