Pasal 9

1. Dalam rangka pemberian Pinjaman PEN Daerah: **)

• Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat menyampaikan surat pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah; atau
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau Direktur Utama PT SMI menyampaikan surat pemberitahuan dan/ atau informasi terkait Pinjaman PEN Daerah kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

1. Berdasarkan surat pemberitahuan dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan minat kepada Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah.**)

1. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan surat pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), menyusun dokumen:**)

• Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program; dan/ atau
• Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan, yang dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan
• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI dalam rapat koordinasi teknis.

1. Paket Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

• program Pemerintah Daerah yang telah, sedang, dan/ atau akan dilaksanakan;
• tahapan pelaksanaan program;
• indikator dan target waktu pencapaian program; dan
• unit penanggungjawab program.

1. Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat: **)

• rencana kegiatan;

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 179/PMK.07/2020) **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 43/PMK.07/2021) ***) Perubahan Ketiga (PMK 53 TAHUN 2024)

Disusun pada tanggal 6 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 8

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah

• perhitungan nilai kegiatan;
• manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
• jumlah penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal;
• penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal diDaerah;
• rencana penarikan Pinjaman PEN Daerah; dan
• rencana pembayaran kembali kewajiban Pinjaman PEN Daerah.