PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 423 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH DAN
DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN ANGGARAN 2024
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan data kebutuhan dana alokasi khusus nonfisik tunjangan guru aparatur sipil negara daerah sehingga menyebabkan perubahan rincian dana alokasi khusus nonfisik tunjangan guru aparatur sipil negara daerah tahun angggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
- bahwa terdapat pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan sehingga perlu dilakukan perubahan rincian dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan;
- bahwa untuk menyesuaikan perubahan atas rincian dana alokasi khusus nonfisik tunjangan guru aparatur sipil negara daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perubahan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyesuaikan anggaran dana alokasi khusus nonfisik tahun anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.13 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (14) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perubahan rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari perubahan data, kesalahan hitung, selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik, dan/atau perubahan perjanjian atau hibah luar negeri dan/atau percepatan penarikan pinjaman atau hibah luar negeri,
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2024;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3788/B1/GT.01.22/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Informasi Kebutuhan Tunjangan Guru Melalui DAK Nonfisik TA 2024;
- Berita Acara Perubahan Alokasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2024 Jenis DAK Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tanggal 3 Oktober 2024;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DAN DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN
ANGGARAN 20244.
KESATU : Menetapkan perubahan atas rincian dana alokasi khusus nonfisik menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2024 berupa:
- Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, yang terdiri atas:
- Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
- Dana Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah; dan
- Dana Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah; dan
- Dana Pelayanan Kepariwisataan.
KEDUA : Perubahan atas rincian dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KETIGA : Perubahan atas rincian dana alokasi khusus nonfisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari pergeseran alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
KEEMPAT : Perubahan atas rincian dana alokasi khusus nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dilakukan karena adanya pembulatan angka alokasi Dana Pelayanan Kepariwisataan pada Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Biak Numfor.
KELIMA : Pelaksanaan revisi anggaran dana alokasi khusus nonfisik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
KEENAM : Perubahan atas rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disalurkan untuk Triwulan IV sebesar sisa dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota yang belum disalurkan.
KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Menteri Pariwisata;
- Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
- Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
- Gubernur/Bupati/Wali kota bersangkutan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2024
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 423 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL
NEGARA DAERAH DAN DANA PELAYANAN
KEPARIWISATAAN TAHUN ANGGARAN 2024
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH DAN
DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024
(dalam ribuan rupiah)
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Provinsi Aceh 477.003.666 7.462.920 3.456.450 0 2 Kab. Aceh Barat 40.532.776 2.089.429 5.629.239 0 3 Kab. Aceh Besar 74.655.725 1.923.750 3.072.088 0 4 Kab. Aceh Selatan 71.828.058 1.529.446 7.001.373 0 5 Kab. Aceh Singkil 31.891.828 1.683.592 6.088.267 0 6 Kab. Aceh Tengah 54.053.441 2.723.123 3.300.937 0 7 Kab. Aceh Tenggara 51.477.672 1.609.000 797.011 0 8 Kab. Aceh Timur 79.601.483 2.237.528 5.197.507 0 9 Kab. Aceh Utara 148.224.459 2.216.226 24.168.502 0 10 Kab. Bireuen 85.370.984 3.604.751 11.981.239 0 11 Kab. Pidie 84.306.419 3.261.840 0 0 12 Kab. Simeulue 21.219.911 1.983.449 1.257.509 0 13 Kota Banda Aceh 46.699.514 1.070.813 0 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
14 Kota Sabang 15.211.365 276.250 0 958.000 15 Kota Langsa 29.658.481 1.192.471 0 0 16 Kota Lhokseumawe 34.590.318 1.255.367 0 0 17 Kab. Gayo Lues 18.339.592 1.265.907 1.703.517 0 18 Kab. Aceh Barat Daya 35.953.821 1.139.251 0 0 19 Kab. Aceh Jaya 26.694.382 1.352.185 1.802.688 0 20 Kab. Nagan Raya 36.398.053 3.396.095 845.306 0 21 Kab. Aceh Tamiang 62.696.802 1.626.496 0 0 22 Kab. Bener Meriah 36.828.061 2.476.611 1.494.277 0 23 Kab. Pidie Jaya 34.350.808 914.845 1.339.581 0 24 Kota Subulussalam 22.742.480 678.884 1.411.342 0 25 Provinsi Sumatera Utara 652.789.115 4.147.708 36.217.016 0 26 Kab. Asahan 91.727.854 1.777.305 0 0 27 Kab. Dairi 70.237.517 2.849.250 457.078 1.838.000 28 Kab. Deli Serdang 234.776.494 6.404.625 0 0 29 Kab. Karo 68.047.375 2.425.418 0 1.123.000 30 Kab. Labuhanbatu 66.045.406 2.182.627 0 0 31 Kab. Langkat 185.231.963 3.413.010 641.873 0 32 Kab. Mandailing Natal 121.077.597 5.487.500 22.253.971 0 33 Kab. Nias 34.574.314 1.927.500 35.111.299 0 34 Kab. Simalungun 154.028.195 7.052.876 0 1.838.000 35 Kab. Tapanuli Selatan 60.943.521 3.766.500 4.800.221 0 36 Kab. Tapanuli Tengah 56.937.889 2.432.995 7.685.111 0 37 Kab. Tapanuli Utara 73.626.365 4.323.930 849.553 1.763.418 38 Kab. Toba 57.908.229 2.206.320 4.210.852 1.838.000 39 Kota Binjai 58.062.541 1.667.978 0 0 40 Kota Medan 185.322.722 7.002.899 0 0 41 Kota Pematang Siantar 48.535.650 1.189.500 0 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
42 Kota Sibolga 20.299.375 527.208 0 0 43 Kota Tanjung Balai 26.389.284 769.648 0 0 44 Kota Tebing Tinggi 29.748.035 468.118 0 0 45 Kota Padang Sidempuan 44.080.464 1.067.778 0 0 46 Kab. Pakpak Bharat 18.842.020 1.209.000 226.830 1.323.000 47 Kab. Nias Selatan 27.887.402 2.592.814 51.832.810 0 48 Kab. Humbang Hasundutan 59.754.145 2.018.500 1.095.571 1.638.000 49 Kab. Serdang Bedagai 87.910.016 1.996.982 0 0 50 Kab. Samosir 44.952.904 1.729.250 840.051 1.838.000 51 Kab. Batu Bara 65.387.305 1.892.638 0 0 52 Kab. Padang Lawas 52.524.340 2.426.576 10.428.144 0 53 Kab. Padang Lawas Utara 52.314.067 1.059.620 6.636.549 0 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 45.947.064 1.111.772 0 0 55 Kab. Labuhanbatu Utara 67.168.882 1.692.000 2.215.786 0 56 Kab. Nias Utara 32.374.716 2.158.322 34.463.852 1.123.000 57 Kab. Nias Barat 37.292.965 1.161.966 67.548.888 958.000 58 Kota Gunungsitoli 33.289.802 1.681.009 2.881.366 0 59 Provinsi Sumatera Barat 489.226.856 4.859.852 3.312.510 0 60 Kab. Lima Puluh Kota 121.099.508 3.083.500 0 0 61 Kab. Agam 137.328.264 3.265.843 0 1.123.000 62 Kab. Kepulauan Mentawai 19.495.020 1.471.560 26.820.536 0 63 Kab. Padang Pariaman 123.205.562 3.979.500 0 1.238.742 64 Kab. Pasaman 79.174.151 2.518.000 0 0 65 Kab. Pesisir Selatan 143.607.771 4.109.887 1.520.801 1.123.000 66 Kab. Sijunjung 72.153.418 2.555.596 0 0 67 Kab. Solok 105.494.949 1.797.500 6.425.314 1.123.000 68 Kab. Tanah Datar 100.594.626 2.655.002 0 1.123.000 69 Kota Bukit Tinggi 30.004.001 596.500 0 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
70 Kota Padang Panjang 17.920.269 240.250 0 0 71 Kota Padang 163.202.529 2.440.568 0 1.638.000 72 Kota Payakumbuh 38.357.049 492.795 0 0 73 Kota Sawahlunto 23.850.783 439.576 0 0 74 Kota Solok 21.214.808 523.876 0 0 75 Kota Pariaman 28.605.817 793.795 0 0 76 Kab. Pasaman Barat 90.906.204 3.466.500 0 0 77 Kab. Dharmasraya 59.707.154 2.750.575 3.550.290 0 78 Kab. Solok Selatan 55.979.240 852.000 5.068.034 0 79 Provinsi Riau 351.312.295 15.296.746 7.011.572 0 80 Kab. Bengkalis 120.001.033 5.029.000 0 958.000 81 Kab. Indragiri Hilir 110.532.750 4.691.170 36.773.439 0 82 Kab. Indragiri Hulu 82.359.042 1.465.936 0 0 83 Kab. Kampar 161.537.250 5.663.250 10.668.216 0 84 Kab. Kuantan Singingi 79.485.442 3.153.217 1.862.958 0 85 Kab. Pelalawan 83.839.313 2.748.000 10.826.130 0 86 Kab. Rokan Hilir 112.754.505 3.883.126 3.875.981 0 87 Kab. Rokan Hulu 96.164.539 2.355.974 5.937.376 0 88 Kab. Siak 107.419.524 3.139.648 711.751 0 89 Kota Dumai 61.762.841 1.814.750 0 0 90 Kota Pekanbaru 117.452.983 1.864.701 0 0 91 Kab. Kepulauan Meranti 41.371.552 2.219.863 20.353.974 0 92 Provinsi Jambi 194.017.921 3.419.750 143.974 0 93 Kab. Batang Hari 63.217.035 2.634.250 0 0 94 Kab. Bungo 48.311.385 1.800.000 0 0 95 Kab. Kerinci 58.212.959 1.914.500 61.323 1.091.016 96 Kab. Merangin 60.041.113 3.999.350 3.370.550 1.323.000 97 Kab. Muaro Jambi 80.466.067 1.799.250 0 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
98 Kab. Sarolangun 44.761.338 1.841.250 2.377.833 0 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 53.555.310 2.512.251 3.399.795 0 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 50.203.956 639.942 1.447.655 0 101 Kab. Tebo 52.983.528 1.694.500 0 0 102 Kota Jambi 70.006.550 0 0 0 103 Kota Sungai Penuh 28.228.216 711.978 0 0 104 Provinsi Sumatera Selatan 382.570.474 12.200.765 0 0 105 Kab. Lahat 84.211.705 2.791.480 0 0 106 Kab. Musi Banyuasin 110.210.106 6.241.250 11.816.388 0 107 Kab. Musi Rawas 76.027.939 3.672.372 1.895.833 0 108 Kab. Muara Enim 107.116.626 6.941.000 0 0 109 Kab. Ogan Komering Ilir 134.083.290 7.181.801 9.175.646 0 110 Kab. Ogan Komering Ulu 66.721.441 4.600.500 0 0 111 Kota Palembang 159.789.370 10.137.144 0 0 112 Kota Prabumulih 34.219.358 1.360.756 0 0 113 Kota Pagar Alam 26.352.233 684.454 0 1.123.000 114 Kota Lubuk Linggau 41.004.389 1.529.750 0 0 115 Kab. Banyuasin 152.866.475 7.019.052 3.858.161 0 116 Kab. Ogan Ilir 84.910.247 2.769.763 0 0 117 Kab. OKU Timur 105.212.548 3.630.250 0 0 118 Kab. OKU Selatan 53.767.496 2.022.949 4.799.181 0 119 Kab. Empat Lawang 38.284.234 1.189.000 0 0 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 28.299.467 2.547.500 844.656 0 121 Kab. Musi Rawas Utara 26.167.888 808.635 109.224 0 122 Provinsi Bengkulu 155.432.262 2.374.225 0 0 123 Kab. Bengkulu Selatan 58.375.010 894.111 0 0 124 Kab. Bengkulu Utara 75.548.459 2.451.180 0 1.123.000 125 Kab. Rejang Lebong 58.721.612 792.813 0 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
126 Kota Bengkulu 68.707.437 1.897.751 0 0 127 Kab. Kaur 40.074.759 1.634.250 1.603.921 0 128 Kab. Seluma 50.842.765 1.740.565 886.567 0 129 Kab. Mukomuko 47.012.078 672.750 0 0 130 Kab. Lebong 27.566.745 811.840 91.206 0 131 Kab. Kepahiang 36.000.211 1.397.015 0 0 132 Kab. Bengkulu Tengah 40.274.284 323.213 63.529 0 133 Provinsi Lampung 336.224.935 5.909.107 943.294 0 134 Kab. Lampung Barat 63.856.385 1.119.518 321.177 1.091.220 135 Kab. Lampung Selatan 130.509.955 2.313.643 0 0 136 Kab. Lampung Tengah 197.198.050 7.686.370 0 0 137 Kab. Lampung Utara 106.251.865 3.874.091 0 0 138 Kab. Lampung Timur 149.861.217 5.151.595 0 1.107.181 139 Kab. Tanggamus 117.399.263 3.158.930 3.694.686 0 140 Kab. Tulang Bawang 62.993.508 2.489.820 2.524.374 0 141 Kab. Way Kanan 89.547.673 2.322.747 2.424.823 0 142 Kota Bandar Lampung 113.480.173 5.939.807 0 0 143 Kota Metro 38.464.968 735.750 0 0 144 Kab. Pesawaran 81.960.474 2.203.500 1.040.381 0 145 Kab. Pringsewu 82.574.721 3.139.780 0 0 146 Kab. Mesuji 38.508.108 2.616.158 3.091.659 0 147 Kab. Tulang Bawang Barat 52.799.992 2.002.571 0 0 148 Kab. Pesisir Barat 34.609.851 2.646.000 3.134.615 0 149 Provinsi DKI Jakarta 1.248.388.041 23.510.885 0 0 150 Provinsi Jawa Barat 1.296.667.395 23.564.282 0 0 151 Kab. Bandung 334.373.239 14.126.375 0 1.292.320 152 Kab. Bekasi 255.410.142 5.327.460 0 0 153 Kab. Bogor 339.570.147 11.694.932 0 1.308.000
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
154 Kab. Ciamis 203.457.404 5.991.551 0 0 155 Kab. Cianjur 260.504.499 4.973.197 476.382 0 156 Kab. Cirebon 306.061.620 9.593.501 0 0 157 Kab. Garut 350.098.040 8.061.138 0 1.256.881 158 Kab. Indramayu 198.814.711 1.471.303 0 0 159 Kab. Karawang 247.672.760 6.427.029 0 0 160 Kab. Kuningan 251.566.605 5.768.750 0 0 161 Kab. Majalengka 210.440.280 10.089.387 0 0 162 Kab. Purwakarta 141.854.492 1.810.750 0 0 163 Kab. Subang 236.113.216 5.361.949 0 1.123.000 164 Kab. Sukabumi 238.575.126 7.392.250 0 1.158.000 165 Kab. Sumedang 227.141.010 3.553.799 0 0 166 Kab. Tasikmalaya 287.661.515 3.201.786 0 1.779.606 167 Kota Bandung 241.966.561 4.801.251 0 0 168 Kota Bekasi 195.350.205 4.614.565 0 0 169 Kota Bogor 103.382.644 3.816.547 0 0 170 Kota Cirebon 61.958.352 1.429.250 0 0 171 Kota Depok 111.746.490 2.564.775 0 0 172 Kota Sukabumi 43.524.556 1.424.250 0 1.123.000 173 Kota Tasikmalaya 109.640.205 2.457.741 0 0 174 Kota Cimahi 60.980.974 2.003.546 0 0 175 Kota Banjar 38.538.822 890.250 0 0 176 Kab. Bandung Barat 185.551.171 5.784.500 0 0 177 Kab. Pangandaran 70.113.203 2.695.813 0 0 178 Provinsi Jawa Tengah 1.321.395.685 11.793.826 0 0 179 Kab. Banjarnegara 163.474.522 4.766.150 0 1.107.000 180 Kab. Banyumas 294.590.684 503.231 0 0 181 Kab. Batang 121.987.967 3.331.559 0 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
182 Kab. Blora 155.526.879 4.027.503 0 0 183 Kab. Boyolali 149.459.934 3.464.244 0 0 184 Kab. Brebes 202.413.326 15.132.276 0 0 185 Kab. Cilacap 279.005.229 8.818.669 0 0 186 Kab. Demak 166.938.287 0 0 0 187 Kab. Grobogan 198.791.662 5.533.161 0 0 188 Kab. Jepara 159.351.822 5.117.249 1.312.020 1.123.000 189 Kab. Karanganyar 184.417.720 3.829.006 0 1.059.480 190 Kab. Kebumen 228.760.252 6.840.432 0 0 191 Kab. Kendal 160.009.879 9.000.000 0 0 192 Kab. Klaten 184.086.269 5.985.118 0 1.962.025 193 Kab. Kudus 121.530.981 0 0 0 194 Kab. Magelang 175.254.821 2.713.370 250.133 1.638.000 195 Kab. Pati 186.877.814 6.808.569 0 0 196 Kab. Pekalongan 136.845.754 5.054.750 0 0 197 Kab. Pemalang 215.210.980 6.350.706 0 0 198 Kab. Purbalingga 174.926.424 3.682.056 0 0 199 Kab. Purworejo 144.658.992 8.329.475 0 1.492.320 200 Kab. Rembang 99.534.134 3.716.682 0 0 201 Kab. Semarang 167.844.231 3.925.804 0 0 202 Kab. Sragen 151.829.905 5.312.105 0 1.123.000 203 Kab. Sukoharjo 154.079.412 2.153.295 0 0 204 Kab. Tegal 196.011.174 6.899.751 3.571.124 1.123.000 205 Kab. Temanggung 138.079.331 3.489.314 0 0 206 Kab. Wonogiri 223.964.054 6.221.796 0 0 207 Kab. Wonosobo 140.184.360 2.939.557 561.413 1.323.000 208 Kota Magelang 30.275.637 600.488 0 0 209 Kota Pekalongan 43.036.100 483.568 0 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
210 Kota Salatiga 38.907.036 660.080 0 0 211 Kota Semarang 154.882.100 6.608.030 0 200.000 212 Kota Surakarta 90.563.415 1.168.000 0 958.000 213 Kota Tegal 49.785.240 1.189.903 0 0 214 Provinsi DI Yogyakarta 232.771.182 1.296.524 0 0 215 Kab. Bantul 141.422.297 2.566.397 0 1.762.435 216 Kab. Gunung Kidul 192.044.394 2.437.575 0 0 217 Kab. Kulon Progo 112.736.294 1.318.750 0 1.123.000 218 Kab. Sleman 158.618.273 2.936.110 0 958.000 219 Kota Yogyakarta 64.547.464 0 0 0 220 Provinsi Jawa Timur 1.386.675.889 15.168.000 0 0 221 Kab. Bangkalan 143.766.091 3.424.411 0 0 222 Kab. Banyuwangi 194.010.452 6.995.026 0 0 223 Kab. Blitar 186.344.946 4.315.804 0 0 224 Kab. Bojonegoro 183.849.806 7.895.000 0 0 225 Kab. Bondowoso 110.001.926 2.452.853 476.093 0 226 Kab. Gresik 142.548.294 4.067.250 0 0 227 Kab. Jember 225.401.885 8.528.945 0 0 228 Kab. Jombang 167.519.119 2.554.538 0 0 229 Kab. Kediri 179.151.336 5.443.875 0 0 230 Kab. Lamongan 180.179.922 4.438.706 0 0 231 Kab. Lumajang 135.186.796 1.262.652 0 0 232 Kab. Madiun 109.010.467 3.810.001 0 0 233 Kab. Magetan 133.009.322 2.450.722 0 0 234 Kab. Malang 226.761.039 7.676.720 0 1.308.160 235 Kab. Mojokerto 151.450.060 1.432.657 0 0 236 Kab. Nganjuk 178.424.165 6.492.750 0 0 237 Kab. Ngawi 145.890.855 3.721.102 0 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
238 Kab. Pacitan 121.378.265 4.901.250 0 1.638.000 239 Kab. Pamekasan 136.332.542 2.578.213 0 0 240 Kab. Pasuruan 192.432.723 8.897.545 0 1.673.000 241 Kab. Ponorogo 168.748.027 4.816.500 0 0 242 Kab. Probolinggo 136.877.605 5.688.000 0 0 243 Kab. Sampang 121.649.453 2.625.301 0 0 244 Kab. Sidoarjo 205.429.222 7.283.204 0 0 245 Kab. Situbondo 122.074.737 2.951.546 0 0 246 Kab. Sumenep 144.400.125 3.619.339 5.780.996 0 247 Kab. Trenggalek 119.217.362 3.160.342 0 0 248 Kab. Tuban 165.556.156 6.260.759 0 0 249 Kab. Tulungagung 200.243.905 4.229.699 0 0 250 Kota Blitar 29.310.631 452.654 0 0 251 Kota Kediri 41.893.711 1.535.975 0 0 252 Kota Madiun 45.433.073 887.315 0 0 253 Kota Malang 89.578.085 3.700.482 0 0 254 Kota Mojokerto 27.207.155 334.800 0 967.257 255 Kota Pasuruan 32.092.725 1.119.590 0 0 256 Kota Probolinggo 39.480.505 762.000 0 0 257 Kota Surabaya 232.668.563 6.349.832 0 0 258 Kota Batu 35.969.366 391.663 0 0 259 Provinsi Kalimantan Barat 185.864.117 5.315.370 8.569.878 0 260 Kab. Bengkayang 48.861.765 3.300.750 16.141.344 0 261 Kab. Landak 45.750.274 1.681.623 19.925.530 0 262 Kab. Kapuas Hulu 54.239.105 3.256.563 12.097.643 0 263 Kab. Ketapang 105.416.412 10.125.297 34.160.315 0 264 Kab. Mempawah 49.778.408 2.336.000 1.719.252 0 265 Kab. Sambas 103.578.132 3.543.447 3.838.747 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
266 Kab. Sanggau 61.210.684 4.388.500 19.862.124 0 267 Kab. Sintang 76.342.867 3.068.046 60.800.576 0 268 Kota Pontianak 56.665.672 2.132.075 0 0 269 Kota Singkawang 31.393.719 1.665.900 0 0 270 Kab. Sekadau 26.480.439 2.933.763 8.878.789 0 271 Kab. Melawi 39.293.942 2.496.648 32.455.073 0 272 Kab. Kayong Utara 30.545.241 1.638.681 3.101.925 0 273 Kab. Kubu Raya 82.681.807 2.786.838 8.194.025 0 274 Provinsi Kalimantan Tengah 175.072.346 3.747.000 4.662.568 0 275 Kab. Barito Selatan 40.932.643 1.967.250 14.831.823 0 276 Kab. Barito Utara 54.392.557 1.917.500 5.130.919 0 277 Kab. Kapuas 100.865.919 768.304 36.444.255 0 278 Kab. Kotawaringin Barat 52.530.132 1.823.250 841.421 1.559.576 279 Kab. Kotawaringin Timur 74.053.785 5.165.203 11.217.366 0 280 Kota Palangkaraya 67.969.188 867.557 0 0 281 Kab. Katingan 49.380.187 2.389.750 20.156.536 0 282 Kab. Seruyan 31.283.735 857.206 4.595.350 0 283 Kab. Sukamara 17.209.161 1.108.000 1.553.675 0 284 Kab. Lamandau 26.619.830 764.742 3.428.899 0 285 Kab. Gunung Mas 46.955.688 2.378.395 14.154.797 0 286 Kab. Pulang Pisau 48.679.453 500.444 3.855.774 0 287 Kab. Murung Raya 44.908.830 2.124.501 13.895.612 0 288 Kab. Barito Timur 44.339.653 1.789.250 853.916 0 289 Provinsi Kalimantan Selatan 211.970.206 3.722.571 795.917 0 290 Kab. Banjar 111.151.453 4.621.250 3.789.471 0 291 Kab. Barito Kuala 89.785.456 2.996.513 1.855.220 0 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 57.228.674 1.791.500 1.441.967 0 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 60.434.632 2.368.420 1.818.486 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
294 Kab. Hulu Sungai Utara 62.199.251 1.166.375 2.763.054 0 295 Kab. Kotabaru 56.598.951 859.783 921.713 0 296 Kab. Tabalong 70.666.176 2.414.205 5.217.167 0 297 Kab. Tanah Laut 93.359.661 2.706.901 0 0 298 Kab. Tapin 49.460.492 1.585.271 627.873 0 299 Kota Banjarbaru 47.155.633 1.267.500 0 0 300 Kota Banjarmasin 87.587.385 3.024.500 0 0 301 Kab. Balangan 46.842.668 1.262.251 348.247 0 302 Kab. Tanah Bumbu 69.064.437 2.978.341 649.883 0 303 Provinsi Kalimantan Timur 214.363.003 3.362.559 1.693.977 0 304 Kab. Berau 45.623.286 2.678.071 3.044.013 1.229.887 305 Kab. Kutai Kartanegara 193.997.738 0 9.048.938 0 306 Kab. Kutai Barat 21.707.514 3.222.901 8.418.182 0 307 Kab. Kutai Timur 70.146.666 2.669.128 3.074.472 0 308 Kab. Paser 66.442.432 919.355 6.461.568 0 309 Kota Balikpapan 73.093.186 4.177.000 0 0 310 Kota Bontang 27.647.620 588.593 0 0 311 Kota Samarinda 108.236.204 2.676.282 0 0 312 Kab. Penajam Paser Utara 50.004.336 1.045.500 0 0 313 Kab. Mahakam Ulu 3.778.479 674.249 700.774 0 314 Provinsi Sulawesi Utara 184.341.471 4.046.091 121.389 0 315 Kab. Bolaang Mongondow 50.050.720 2.054.535 1.006.204 0 316 Kab. Minahasa 81.163.688 1.252.480 0 0 317 Kab. Kepulauan Sangihe 36.883.018 923.710 6.342.342 0 318 Kota Bitung 30.469.737 654.332 0 1.374.142 319 Kota Manado 64.913.726 1.370.250 0 0 320 Kab. Kepulauan Talaud 31.465.750 518.652 691.246 0 321 Kab. Minahasa Selatan 59.643.668 292.778 331.306 200.000
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
322 Kota Tomohon 27.155.402 268.408 0 1.002.699 323 Kab. Minahasa Utara 48.068.813 18.033 177.911 1.374.142 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 15.961.362 481.001 687.640 0 325 Kota Kotamobagu 22.348.269 452.250 0 0 326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 18.802.780 588.941 0 0 327 Kab. Minahasa Tenggara 31.112.645 633.750 0 0 328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 18.122.360 585.000 0 0 329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 15.980.323 1.860.165 0 0 330 Provinsi Sulawesi Tengah 183.670.407 5.734.880 1.357.732 0 331 Kab. Banggai 84.460.243 1.889.368 1.048.341 0 332 Kab. Banggai Kepulauan 32.872.146 2.213.871 1.984.614 0 333 Kab. Buol 31.170.718 2.072.669 0 0 334 Kab. Toli-Toli 42.889.650 2.125.500 3.096.530 0 335 Kab. Donggala 73.563.593 2.396.500 8.773.585 0 336 Kab. Morowali 36.379.390 1.979.000 10.892.896 0 337 Kab. Poso 52.409.967 2.144.750 2.316.640 0 338 Kota Palu 88.005.350 2.175.699 0 0 339 Kab. Parigi Moutong 95.259.548 2.505.288 1.641.827 0 340 Kab. Tojo Una Una 31.218.336 2.969.250 19.228.058 0 341 Kab. Sigi 57.992.687 3.421.875 12.879.386 0 342 Kab. Banggai Laut 16.911.307 1.182.326 6.560.521 0 343 Kab. Morowali Utara 35.101.453 1.978.850 5.233.157 0 344 Provinsi Sulawesi Selatan 602.703.243 15.010.500 3.250.582 0 345 Kab. Bantaeng 70.256.011 888.615 0 0 346 Kab. Barru 66.575.691 1.276.953 0 0 347 Kab. Bone 203.185.190 6.053.325 939.337 0 348 Kab. Bulukumba 104.100.093 3.057.250 0 0 349 Kab. Enrekang 95.872.715 1.320.704 3.179.410 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
350 Kab. Gowa 127.817.132 4.041.750 0 0 351 Kab. Jeneponto 78.816.424 1.618.181 0 0 352 Kab. Luwu 88.831.397 2.328.750 16.543.168 0 353 Kab. Luwu Utara 73.478.234 2.227.070 10.722.866 0 354 Kab. Maros 90.566.020 1.918.326 45.608 0 355 Kab. Pangkajene Kepulauan 103.761.549 1.255.100 12.191.195 0 356 Kota Palopo 46.568.451 547.501 0 0 357 Kab. Luwu Timur 53.167.635 2.847.250 24.718 0 358 Kab. Pinrang 93.447.482 2.691.000 3.778.373 0 359 Kab. Sinjai 82.867.886 1.387.771 0 0 360 Kab. Kepulauan Selayar 55.733.795 1.243.853 10.681.234 0 361 Kab. Sidenreng Rappang 87.511.906 916.546 0 200.000 362 Kab. Soppeng 89.305.115 766.306 0 0 363 Kab. Takalar 75.809.654 746.801 0 0 364 Kab. Tana Toraja 65.545.426 1.746.315 13.466.297 1.283.526 365 Kab. Wajo 114.717.355 641.734 0 0 366 Kota Pare-pare 47.472.701 405.886 0 0 367 Kota Makassar 203.749.882 4.534.750 0 0 368 Kab. Toraja Utara 67.563.978 2.877.000 2.066.537 1.614.850 369 Provinsi Sulawesi Tenggara 277.669.349 4.630.500 3.465.908 0 370 Kab. Buton 37.702.888 0 573.394 0 371 Kab. Konawe 87.215.092 4.236.000 4.548.545 0 372 Kab. Kolaka 56.516.748 1.925.451 3.053.654 0 373 Kab. Muna 99.376.673 926.531 8.130.846 0 374 Kota Kendari 90.521.239 1.943.347 0 1.197.068 375 Kota Bau-bau 43.139.515 481.351 0 955.775 376 Kab. Konawe Selatan 83.992.561 2.571.000 4.150.126 0 377 Kab. Bombana 48.086.850 1.701.000 5.583.025 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
378 Kab. Wakatobi 37.135.279 1.309.589 0 1.654.347 379 Kab. Kolaka Utara 35.707.253 890.690 2.492.586 0 380 Kab. Konawe Utara 24.199.246 873.409 1.912.779 0 381 Kab. Buton Utara 25.084.812 1.023.677 5.481.266 0 382 Kab. Konawe Kepulauan 10.419.722 1.011.250 0 0 383 Kab. Kolaka Timur 41.491.744 1.945.750 4.141.059 0 384 Kab. Muna Barat 32.901.217 576.000 5.615.926 0 385 Kab. Buton Tengah 30.725.422 1.572.750 3.280.653 0 386 Kab. Buton Selatan 23.944.351 893.554 1.823.293 0 387 Provinsi Bali 242.031.199 3.996.750 0 0 388 Kab. Badung 94.650.586 4.166.009 0 0 389 Kab. Bangli 51.431.857 1.329.000 0 1.175.744 390 Kab. Buleleng 160.771.314 5.559.000 0 0 391 Kab. Gianyar 81.435.965 862.715 0 0 392 Kab. Jembrana 51.798.251 911.560 0 0 393 Kab. Karangasem 124.384.590 2.388.000 0 1.028.005 394 Kab. Klungkung 64.427.061 1.002.000 0 1.024.754 395 Kab. Tabanan 91.702.059 2.280.137 0 0 396 Kota Denpasar 91.301.772 2.986.557 0 1.175.744 397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 312.974.536 6.853.412 1.693.703 0 398 Kab. Bima 115.201.405 2.095.750 6.012.065 934.970 399 Kab. Dompu 48.430.003 1.822.526 0 0 400 Kab. Lombok Barat 125.453.682 3.299.250 0 1.316.088 401 Kab. Lombok Tengah 165.611.536 6.566.750 0 1.449.970 402 Kab. Lombok Timur 219.319.353 4.259.863 0 1.182.207 403 Kab. Sumbawa 95.382.973 4.287.772 8.435.289 0 404 Kota Mataram 68.277.912 1.042.717 0 801.088 405 Kota Bima 39.524.737 1.308.001 0 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
406 Kab. Sumbawa Barat 47.479.256 1.181.275 0 0 407 Kab. Lombok Utara 38.466.887 1.222.293 0 801.088 408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 289.971.201 4.697.288 10.282.217 0 409 Kab. Alor 26.589.309 2.065.018 14.227.114 929.359 410 Kab. Belu 36.033.752 1.727.775 2.150.319 1.084.619 411 Kab. Ende 50.281.175 3.170.892 6.869.116 0 412 Kab. Flores Timur 55.691.964 2.331.577 2.847.205 0 413 Kab. Kupang 64.437.270 1.734.500 9.588.184 0 414 Kab. Lembata 32.432.840 2.427.750 4.199.747 0 415 Kab. Manggarai 68.999.158 3.996.250 6.711.732 783.701 416 Kab. Ngada 40.091.829 2.157.500 2.829.421 1.084.619 417 Kab. Sikka 57.029.694 2.111.750 16.343.952 0 418 Kab. Sumba Barat 15.356.641 1.790.750 555.296 0 419 Kab. Sumba Timur 43.359.574 2.324.217 5.300.596 929.359 420 Kab. Timor Tengah Selatan 45.053.096 4.602.750 16.469.719 0 421 Kab. Timor Tengah Utara 51.515.057 3.610.000 5.236.337 0 422 Kota Kupang 61.590.632 2.580.291 0 0 423 Kab. Rote Ndao 42.384.357 1.747.032 11.957.878 1.084.619 424 Kab. Manggarai Barat 53.124.035 1.782.126 11.014.235 974.100 425 Kab. Nagekeo 40.155.369 1.531.931 475.518 0 426 Kab. Sumba Barat Daya 31.183.492 2.544.000 14.103.114 0 427 Kab. Sumba Tengah 14.580.387 1.319.210 7.105.670 0 428 Kab. Manggarai Timur 54.449.451 2.169.000 16.208.951 0 429 Kab. Sabu Raijua 21.746.674 1.524.000 4.668.873 0 430 Kab. Malaka 23.751.396 1.728.097 12.371.831 0 431 Provinsi Maluku 142.975.912 4.634.000 12.727.300 0 432 Kab. Kepulauan Tanimbar 13.137.191 935.469 5.190.241 0 433 Kab. Maluku Tengah 90.433.958 2.220.924 4.678.518 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
434 Kab. Maluku Tenggara 16.911.472 861.448 9.121.140 867.544 435 Kab. Buru 35.886.554 2.512.500 8.871.132 0 436 Kota Ambon 69.890.019 1.920.249 0 0 437 Kab. Seram Bagian Barat 38.990.056 1.266.655 9.547.653 0 438 Kab. Seram Bagian Timur 10.846.009 1.477.750 33.019.027 0 439 Kab. Kepulauan Aru 16.535.221 1.548.250 23.943.274 0 440 Kota Tual 9.645.746 737.000 3.319.931 0 441 Kab. Maluku Barat Daya 9.569.781 1.488.745 12.693.638 0 442 Kab. Buru Selatan 7.425.019 1.538.842 17.556.137 0 443 Provinsi Papua 11.518.662 0 9.215 0 444 Kab. Biak Numfor 34.493.753 1.063.250 12.047.599 1.633.870 445 Kab. Jayapura 45.378.829 1.132.250 1.986.686 0 446 Kab. Kepulauan Yapen 22.044.903 1.046.000 8.111.057 1.103.085 447 Kota Jayapura 68.106.388 1.436.250 0 0 448 Kab. Sarmi 13.468.218 225.750 2.164.090 0 449 Kab. Keerom 24.339.287 892.650 10.715.198 0 450 Kab. Waropen 7.418.951 126.000 3.110.322 1.103.085 451 Kab. Supiori 9.678.737 419.500 4.467.916 1.103.085 452 Kab. Mamberamo Raya 1.739.846 135.000 2.772.495 0 453 Provinsi Maluku Utara 74.943.033 3.064.000 12.617.439 0 454 Kab. Halmahera Tengah 10.444.764 1.102.500 4.446.692 0 455 Kota Ternate 47.761.679 1.095.750 0 0 456 Kab. Halmahera Barat 30.238.290 1.956.500 16.995.499 0 457 Kab. Halmahera Timur 10.640.840 1.447.162 6.009.162 0 458 Kab. Halmahera Selatan 24.724.454 2.284.435 23.073.558 0 459 Kab. Halmahera Utara 19.237.303 2.262.711 8.498.475 792.825 460 Kab. Kepulauan Sula 15.234.532 567.000 6.887.762 0 461 Kota Tidore Kepulauan 28.722.576 1.434.000 190.805 792.825
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
462 Kab. Pulau Morotai 5.988.533 1.096.500 2.015.556 792.825 463 Kab. Pulau Taliabu 6.995.575 549.000 14.175.000 0 464 Provinsi Banten 283.112.428 1.642.599 495.153 0 465 Kab. Lebak 206.802.453 8.833.350 10.564.900 1.638.000 466 Kab. Pandeglang 212.676.632 10.369.000 0 1.788.203 467 Kab. Serang 189.519.633 2.968.379 0 0 468 Kab. Tangerang 246.643.286 11.562.662 0 0 469 Kota Cilegon 70.173.520 1.653.357 0 0 470 Kota Tangerang 161.372.603 3.554.537 0 0 471 Kota Serang 89.617.763 2.778.664 0 0 472 Kota Tangerang Selatan 105.371.236 4.642.935 0 0 473 Provinsi Bangka Belitung 80.762.573 1.776.441 0 0 474 Kab. Bangka 55.247.396 2.172.538 0 1.473.000 475 Kab. Belitung 37.681.343 797.966 0 0 476 Kota Pangkal Pinang 29.852.623 1.057.733 0 1.123.000 477 Kab. Bangka Selatan 44.039.333 1.035.546 0 958.000 478 Kab. Bangka Tengah 42.407.279 1.567.054 0 0 479 Kab. Bangka Barat 38.726.614 1.873.788 0 1.123.000 480 Kab. Belitung Timur 38.486.304 877.565 0 1.473.160 481 Provinsi Gorontalo 91.603.199 2.245.424 154.757 0 482 Kab. Boalemo 40.845.630 1.684.784 4.339.217 0 483 Kab. Gorontalo 86.883.037 2.285.456 434.994 1.268.842 484 Kota Gorontalo 48.503.417 646.750 0 1.268.842 485 Kab. Pohuwato 38.611.805 1.388.325 0 0 486 Kab. Bone Bolango 45.985.059 1.404.000 0 0 487 Kab. Gorontalo Utara 38.676.331 1.661.500 2.414.202 0 488 Provinsi Kepulauan Riau 104.615.759 2.977.250 1.042.018 0 489 Kab. Natuna 20.685.055 1.717.500 1.558.896 1.123.000
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
490 Kab. Kepulauan Anambas 14.167.148 1.348.250 5.251.328 0 491 Kab. Karimun 53.393.122 1.545.712 6.103.506 0 492 Kota Batam 102.599.534 6.766.011 0 0 493 Kota Tanjung Pinang 32.056.020 1.306.366 0 1.767.213 494 Kab. Lingga 36.432.621 1.368.250 9.747.609 1.123.000 495 Kab. Bintan 35.563.410 1.863.251 2.486.437 1.123.000 496 Provinsi Papua Barat 0 3.000 0 0 497 Kab. Fak Fak 29.262.929 2.522.500 7.952.874 1.103.085 498 Kab. Manokwari 41.793.998 3.531.250 4.393.135 200.000 499 Kab. Teluk Bintuni 19.425.680 1.423.000 10.235.661 0 500 Kab. Teluk Wondama 7.656.343 799.250 3.732.929 1.383.617 501 Kab. Kaimana 18.902.931 660.000 11.474.122 0 502 Kab. Manokwari Selatan 6.103.228 449.250 2.063.931 1.103.085 503 Kab. Pegunungan Arfak 0 337.500 10.823.508 0 504 Provinsi Sulawesi Barat 89.511.023 2.988.764 2.195.293 0 505 Kab. Majene 64.883.258 2.070.800 8.187.687 0 506 Kab. Mamuju 57.198.619 3.496.250 10.493.131 0 507 Kab. Polewali Mandar 87.926.210 1.311.448 4.756.752 0 508 Kab. Mamasa 37.852.935 1.167.750 21.489.508 0 509 Kab. Pasangkayu 26.982.795 1.412.250 526.823 0 510 Kab. Mamuju Tengah 29.578.776 1.678.350 1.635.428 0 511 Provinsi Kalimantan Utara 48.947.454 1.396.500 1.278.756 0 512 Kab. Bulungan 38.377.143 961.459 741.685 0 513 Kab. Malinau 17.679.250 1.346.402 7.800.183 0 514 Kab. Nunukan 33.372.346 1.176.039 8.745.543 0 515 Kota Tarakan 35.020.343 361.441 0 0 516 Kab. Tana Tidung 6.365.703 296.662 1.048.181 0 517 Provinsi Papua Selatan 865.007 6.000 0 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
518 Kab. Merauke 65.283.884 1.117.000 9.683.878 1.515.819 519 Kab. Boven Digoel 12.202.869 530.250 4.629.352 0 520 Kab. Mappi 14.953.259 1.488.750 14.415.962 0 521 Kab. Asmat 10.424.720 326.750 22.513.849 1.515.819 522 Provinsi Papua Tengah 0 9.000 0 0 523 Kab. Mimika 44.467.184 1.139.500 10.413.130 0 524 Kab. Nabire 42.186.671 1.569.250 1.467.766 0 525 Kab. Paniai 5.648.032 393.650 2.680.834 0 526 Kab. Puncak Jaya 3.245.975 169.500 1.766.004 0 527 Kab. Dogiyai 2.139.250 804.675 4.789.454 0 528 Kab. Puncak 1.178.149 120.750 3.538.251 0 529 Kab. Intan Jaya 211.681 162.750 3.743.567 0 530 Kab. Deiyai 2.084.001 253.500 75.976 0 531 Provinsi Papua Pegunungan 0 0 0 0 532 Kab. Jayawijaya 15.997.534 1.058.000 5.566.747 1.518.004 533 Kab. Yahukimo 2.729.207 255.000 4.291.381 1.518.004 534 Kab. Pegunungan Bintang 5.485.488 147.000 8.390.000 0 535 Kab. Tolikara 1.636.259 162.000 1.684.411 0 536 Kab. Mamberamo Tengah 0 100.500 3.597.129 0 537 Kab. Yalimo 1.600.580 366.300 9.327.739 0 538 Kab. Lanny Jaya 4.187.900 270.000 10.070.373 0 539 Kab. Nduga 0 353.250 2.598.281 0 540 Provinsi Papua Barat Daya 207.968 3.000 0 0 541 Kab. Sorong 43.342.215 862.750 20.757.223 1.077.987 542 Kota Sorong 46.582.152 1.106.000 711.970 1.438.082 543 Kab. Raja Ampat 16.669.203 1.083.500 12.213.023 1.077.987 544 Kab. Sorong Selatan 16.941.861 1.451.500 24.655.712 0 545 Kab. Maybrat 9.045.540 334.000 10.290.431 0
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
DANA PELAYANANNO. NAMA DAERAH DANA TUNJANGAN DANA TAMBAHAN DANA TUNJANGAN KEPARIWISATAAN PROFESI PENGHASILAN
KHUSUS GURU
GURU GURU
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
546 Kab. Tambrauw 5.541.045 840.750 14.187.810 0
DANA CADANGAN 162.000.000 100.000.000 108.000.000 0
NASIONAL 52.872.544.576 1.595.777.805 2.183.612.911 133.300.000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa terdapat perubahan data kebutuhan dana alokasi khusus nonfisik tunjangan guru aparatur sipil negara daerah sehingga menyebabkan perubahan rincian dana alokasi khusus nonfisik tunjangan guru aparatur sipil negara daerah tahun angggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
- bahwa terdapat pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan sehingga perlu dilakukan perubahan rincian dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan;
- bahwa untuk menyesuaikan perubahan atas rincian dana alokasi khusus nonfisik tunjangan guru aparatur sipil negara daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perubahan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyesuaikan anggaran dana alokasi khusus nonfisik tahun anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.13 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (14) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perubahan rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari perubahan data, kesalahan hitung, selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik, dan/atau perubahan perjanjian atau hibah luar negeri dan/atau percepatan penarikan pinjaman atau hibah luar negeri,
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3788/B1/GT.01.22/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Informasi Kebutuhan Tunjangan Guru Melalui DAK Nonfisik TA 2024;
- Berita Acara Perubahan Alokasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2024 Jenis DAK Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tanggal 3 Oktober 2024;
