Pasal 2A

(1) Direktur Jenderal dapat melakukan perubahan jangka

waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

(2) Perubahan jangka waktu penundaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perekonomian negara dan setelah mendapatkan izin prinsip dari Menteri.