Pasal 25

(1) Perhitungan dan data IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dapat

dilakukan penyesuaian dalam hal:

• terjadi gangguan pada sistem informasi, termasuk

adanya pembaruan (update), transisi aplikasi, dan migrasi data; dan/atau

• kondisi lain yang bersifat keadaan kahar (force

majeure).

(2) Pengajuan penyesuaian perhitungan dan data dilakukan

dengan ketentuan:

• Satker mengajukan penyesuaian perhitungan dan data

kepada Kepala KPPN dengan informasi yang meliputi:

1. kronologis kejadian, termasuk kondisi saat

terjadinya transaksi; dan

1. copy bukti/dokumen pendukung.

• KPPN menyampaikan pengajuan penyesuaian

perhitungan dan data yang diterima dari Satker secara

berjenjang ke Kepala Kanwil DJPb dan Direktur

Pelaksanaan Anggaran.

(3) Berdasarkan pengajuan penyesuaian perhitungan dan

data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat

Pelaksanaan Anggaran melakukan reviu dan penelitian

terhadap kronologis kejadian, copy bukti/dokumen

pendukung, dan database pada SPAN.

(4) Berdasarkan hasil reviu dan penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Direktur Pelaksanaan Anggaran

atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat

menetapkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA.

(5) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang bersifat umum dan dapat berakibat pada

penilaian IKPA, Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA

tanpa pengajuan dari Satker sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a.