Pasal 11

(1) Indikator kinerja Pengelolaan UP dan TUP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dihitung

berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian

pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap

seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai.

(2) Batas waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai

dan TUP Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan

APBN.

(3) Dalam hal pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran,

indikator kinerja Pengelolaan UP dan TUP

memperhitungkan sisa UP Tunai dan TUP Tunai yang

belum disetor ke Rekening Kas Negara sebagai pengurang

nilai kinerja.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) untuk Satker yang sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak perlu menyetorkan sisa UP

Tunai ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran.