Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat keadaan yang menyebabkan

terjadinya pembetulan atau pembatalan dokumen tagihan, Pedagang Dalam Negeri wajib membuat dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan yang merujuk pada dokumen tagihan yang dibetulkan atau dibatalkan.

(2) Dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain dan digunakan untuk transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

(3) Keterangan nomor dokumen pembetulan atau dokumen

pembatalan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan menggunakan nomor yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain.

(4) Dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

(5) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tercantum dalam

dokumen pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4):

• dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Pedagang Dalam Negeri; atau
• dapat menjadi bagian dari pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final, bagi Pedagang Dalam Negeri yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Bagian Kelima Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa bagi Pihak Lain