Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PMK Berlaku

PENETAPAN PENGALOKASIAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN SERTA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 330 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGALOKASIAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN SERTA

RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK

PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI PENURUNAN

STUNTING MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan stunting nasional, dipandang perlu untuk memberikan insentif kepada daerah atas kinerja penanganan stunting di daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

  • bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan

Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun

2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah, Menteri Keuangan dapat menetapkan pengalokasian dan penyaluran Dana Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan dengan mempertimbangkan kebijakan pemberian dana insentif fiskal pada tahun berkenaan;

  • bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (16) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri Keuangan dapat menetapkan Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan termasuk untuk Kategori Kinerja Penurunan Stunting menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pengalokasian dan Persyaratan Penyaluran serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 398);

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 882);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN

PENGALOKASIAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN SERTA

RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL TAHUN

ANGGARAN 2025 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN

BERJALAN KATEGORI PENURUNAN STUNTING MENURUT

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan:

  • variabel kinerja, bobot, periode data, dan sumber data;
  • jumlah daerah peringkat terbaik menurut provinsi/kabupaten/kota;
  • formula penghitungan pengalokasian Dana Insentif Fiskal;
  • rincian jenis belanja penandaan stunting dan bobot belanja penandaan stunting; dan
  • dokumen syarat salur dan batas waktu penyampaian syarat salur, dalam rangka pengalokasian dan penyaluran Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milliar rupiah) dengan rincian alokasi menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Dalam hal terdapat sisa Dana Insentif Fiskal, sisa dana digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

  1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
  3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
  4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
  5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
  6. Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 330 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGALOKASIAN DAN PERSYARATAN

PENYALURAN SERTA RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF

FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PENGHARGAAN

KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI PENURUNAN

STUNTING MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PENETAPAN PENGALOKASIAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

SERTA RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI

PENURUNAN STUNTING MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. VARIABEL KINERJA, BOBOT, PERIODE DATA, DAN SUMBER DATA

Periode No. Variabel Kinerja Bobot Sumber Data Data Kabupaten/Kota

  • Dimensi input 15 Integrasi target prevalensi penurunan Stunting dalam Semester I Kementerian 15 Rencana Kerja Pemerintah 2025 Dalam Negeri Daerah
  • Dimensi proses 45
  1. Capaian pelaksanaan aksi Semester I Kementerian 11,25 konvergensi tahun 2025 2025 Dalam Negeri
  2. Persentase keluarga Badan sasaran yang melakukan Kependudukan Semester I registrasi melalui aplikasi 11,25 dan Keluarga 2025 Elektronik Siap Nikah dan Berencana Hamil (Elsimil) Nasional
  3. Balita yang dipantau Semester I Kementerian 11,25 pertumbuhannya 2025 Kesehatan
  4. Realisasi tertimbang Semester I Kementerian Belanja Penandaan 11,25 2025 Keuangan Stunting
  • Dimensi output 40
  1. Ibu hamil mendapat Semester I Kementerian pemeriksaan kehamilan 6 13⅓ 2025 Kesehatan (enam) kali
  2. Persentase Keluarga Badan Berencana pasca Kependudukan Semester I persalinan 13⅓ dan Keluarga 2025 Berencana Nasional
  3. Capaian imunisasi lengkap pada anak di Semester I Kementerian 13⅓ bawah 2 (dua) tahun 2025 Kesehatan (baduta)

Provinsi

  • Dimensi input 20
  1. Pelaporan hasil penilaian kinerja Semester I Kementerian 10 konvergensi 2025 Dalam Negeri Kabupaten/Kota
  2. Integrasi target prevalensi penurunan Stunting Semester I Kementerian 10 dalam Rencana Kerja 2025 Dalam Negeri Pemerintah Daerah
  • Dimensi proses 48
  1. Pelaksanaan Pra- Semester I Kementerian Musrenbang tematik 8 2025 Dalam Negeri stunting
  2. Penyampaian pelaporan Semester I Kementerian belanja penandaan 8 2025 Dalam Negeri stunting
  3. Kendali Capaian Aksi Semester I Kementerian 8 Konvergensi 2025 Dalam Negeri
  4. Persentase keluarga Badan sasaran yang melakukan Kependudukan Semester I registrasi melalui aplikasi 8 dan Keluarga 2025 Elektronik Siap Nikah dan Berencana Hamil (Elsimil) Nasional
  5. Balita yang dipantau Semester I Kementerian 8 pertumbuhannya 2025 Kesehatan
  6. Realisasi tertimbang Semester I Kementerian belanja penandaan 8 2025 Keuangan stunting
  • Dimensi output 32
  1. Ibu hamil mendapat Semester I Kementerian pemeriksaan kehamilan 6 16 2025 Kesehatan (enam) kali
  2. Persentase Keluarga Badan Berencana pasca Kependudukan Semester I persalinan 16 dan Keluarga 2025 Berencana Nasional

Dalam hal data tidak tersedia, variabel kinerja tidak digunakan atau bernilai 0.

B. JUMLAH DAERAH PERINGKAT TERBAIK MENURUT

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No Jenis Daerah Jumlah Peringkat Terbaik

  1. Provinsi 3 (tiga)
  2. Kabupaten 38 (tiga puluh delapan)
  3. Kota 9 (sembilan)

C. FORMULA PENGHITUNGAN PENGALOKASIAN DANA INSENTIF FISKAL

  1. Penghitungan pagu Dana Insentif Fiskal Kategori Penurunan Stunting dihitung dengan menggunakan rumus:

jumlah Daerah terbaik Pagu per provinsi/kabupaten/kota pagu Daerah jumlah Daerah terbaik provinsi + Dana provinsi/ = X jumlah Daerah terbaik Insentif kabupaten/ kabupaten + jumlah Daerah Fiskal kota terbaik kota

  1. Penghitungan nilai persentase realisasi belanja penandaan stunting terhadap anggaran belanja Daerah dengan menggunakan rumus: realisasi tertimbang belanja penandaan stunting Pi = Daerah (i) X 100 anggaran belanja Daerah (i) Keterangan: Pi = nilai persentase realisasi tertimbang belanja penandaan stunting daerah (i) Data anggaran belanja Daerah menggunakan data terbaru/termutakhir.

  2. Penghitungan standardisasi nilai data bagi variabel kinerja yang nilai maksimalnya belum 100, dengan menggunakan rumus: Pi PSi = X 100 P maks Keterangan: PSi = nilai data standar variabel kinerja x provinsi/kabupaten/kota ke-i Pi = nilai data variabel kinerja x provinsi/kabupaten/kota ke-i P maks = nilai data terbesar dari variabel kinerja x provinsi/kabupaten/kota

  3. Penghitungan nilai kinerja pemerintah kabupaten/kota (i) menggunakan rumus: (nilai rata-rata dimensi input kabupaten/kota (i) X Nilai kinerja 15%) + (nilai rata-rata dimensi proses kabupaten/ = kabupaten/kota (i) X 45%) + (nilai rata-rata dimensi kota (Xi) output kabupaten/kota (i) X 40%)

atau

Nilai kinerja ∑ nilai variabel kinerja kabupaten/kota (i) X bobot kabupaten/ = variabel kota (Xi)

  1. Penghitungan nilai kinerja pemerintah provinsi (i) menggunakan rumus: (nilai rata-rata dimensi input provinsi (i) X 20%) + Nilai kinerja = (nilai rata-rata dimensi proses provinsi (i) X 48%) + provinsi (Xi) (nilai rata-rata dimensi output provinsi (i) X 32%)

atau

Nilai kinerja ∑ nilai variabel kinerja provinsi (i) X bobot variabel

provinsi (Xi)

  1. Nilai kinerja pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilakukan standardisasi nilai untuk Daerah terbaik dengan menggunakan rumus: Xi – X min XSi = X 0,3 + 1 X maks – X min Keterangan: XSi = nilai kinerja standar provinsi/kabupaten/kota terbaik ke-i X min = nilai kinerja terkecil provinsi/kabupaten/kota terbaik X maks = nilai kinerja terbesar provinsi/kabupaten/kota terbaik

  2. Penentuan alokasi Dana Insentif Fiskal untuk setiap daerah provinsi/ kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus:

Alokasi Nilai XSi pagu per Daerah

= X

Daerah (i) Nilai total XS provinsi/kabupaten/kota Keterangan: XSi = nilai kinerja standar provinsi/kabupaten/kota ke-i

  1. Alokasi Dana Insentif Fiskal untuk setiap daerah dilakukan pembulatan dengan mekanisme: (i) dibulatkan kepada ribuan terdekat; (ii) dalam hal total alokasi hasil pembulatan lebih kecil dari pagu Dana Insentif Fiskal, selisih tersebut dialokasikan kepada daerah dengan alokasi terendah; (iii) dalam hal total alokasi hasil pembulatan lebih besar dari pagu Dana Insentif Fiskal, selisih tersebut dikurangkan dari daerah dengan alokasi tertinggi.

D. RINCIAN JENIS BELANJA PENANDAAN STUNTING DAN BOBOT BELANJA

PENANDAAN STUNTING

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

1 Program Pengelolaan Pendidikan Koordinasi, 0,2 Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Perencanaan, Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Program Pengelolaan Pendidikan Sosialisasi dan 0,5 Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Advokasi Kebijakan Pendidikan Bidang Pendidikan 3 Program Pengelolaan Pendidikan Koordinasi, 0,2 Pengelolaan Sekolah Menengah Perencanaan, Pendidikan Kejuruan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Program Pengelolaan Pendidikan Sosialisasi dan 0,2 Pengelolaan Sekolah Menengah Advokasi Kebijakan Pendidikan Kejuruan Bidang Pendidikan 5 Program Pengelolaan Pendidikan Koordinasi, 0,2 Pengelolaan Khusus Perencanaan, Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 6 Program Pengelolaan Pendidikan Sosialisasi dan 0,2 Pengelolaan Khusus Advokasi Kebijakan Pendidikan Bidang Pendidikan

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

7 Program Pengelolaan Pendidikan Pengembangan 0,8 Pengelolaan Sekolah Dasar Karir Pendidik dan Pendidikan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 8 Program Pengelolaan Pendidikan Pembangunan 0,25 Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD) Sarana, Prasarana Pendidikan dan Utilitas PAUD 9 Program Pengelolaan Pendidikan Penyediaan 0,25 Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidik dan Pendidikan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Anak Usia Dini (PAUD) 10 Program Pengelolaan Pendidikan Pengembangan 0,25 Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD) Karir Pendidik dan Pendidikan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 11 Program Pengelolaan Pendidikan Pembinaan 0,25 Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD) Kelembagaan dan Pendidikan Manajemen Anak Usia Dini (PAUD) 12 Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Dana 0,25 Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD) BOP Anak Usia Dini Pendidikan (PAUD) 13 Program Pengelolaan Pendidikan Pembangunan 0,25 Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD) Ruang Guru/Kepala Pendidikan Sekolah/TU 14 Program Pengelolaan Pendidikan Pembangunan 0,25 Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD) Ruang Kelas Baru Pendidikan 15 Program Pengelolaan Pendidikan Pembangunan Unit 0,25 Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah Baru (USB) Pendidikan 16 Program Pengelolaan Pendidikan Penyelenggaraan 0,5 Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD) Proses Belajar Anak Pendidikan Usia Dini (PAUD) 17 Program Pengelolaan Pendidikan Penyelenggaraan 0,5 Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan Proses Belajar bagi Pendidikan Peserta Didik 18 Program Penyediaan Fasilitas Pengadaan Obat, 0,5 Pemenuhan Pelayanan, Sarana, Bahan Habis Pakai, Upaya Prasarana dan Alat Bahan Medis Habis Kesehatan Kesehatan untuk UKP Pakai, Vaksin, Perorangan Rujukan, UKM dan UKM Makanan dan Dan Upaya Rujukan Tingkat Daerah Minuman di Kesehatan Provinsi Fasilitas Kesehatan Masyarakat 19 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,2 Pemenuhan Kesehatan untuk UKP Pelayanan Upaya Rujukan, UKM dan UKM Kesehatan Ibu dan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Anak Perorangan Provinsi Dan Upaya

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Kesehatan Masyarakat 20 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,2 Pemenuhan Kesehatan untuk UKP Pelayanan Upaya Rujukan, UKM dan UKM Kesehatan Usia Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Produktif Perorangan Provinsi Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 21 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,2 Pemenuhan Kesehatan untuk UKP Pelayanan Upaya Rujukan, UKM dan UKM Kesehatan Gizi Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Masyarakat Perorangan Provinsi Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 22 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,2 Pemenuhan Kesehatan untuk UKP Pelayanan Upaya Rujukan, UKM dan UKM Kesehatan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Lingkungan Perorangan Provinsi Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 23 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,2 Pemenuhan Kesehatan untuk UKP Pelayanan Promosi Upaya Rujukan, UKM dan UKM Kesehatan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Perorangan Provinsi Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 24 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,2 Pemenuhan Kesehatan untuk UKP Surveilans Upaya Rujukan, UKM dan UKM Kesehatan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Perorangan Provinsi Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 25 Program Penyediaan Layanan Investigasi Lanjutan 1 Pemenuhan Kesehatan untuk UKP Kejadian Ikutan Upaya Rujukan, UKM dan UKM Pasca Imunisasi Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah dan Pemberian Obat Perorangan Provinsi Massal oleh Dan Upaya Kabupaten/Kota Kesehatan Masyarakat 26 Program Penyediaan Fasilitas Pembangunan 0,25 Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Upaya untuk UKM dan UKP Kesehatan Kewenangan Daerah Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

27 Program Penyediaan Fasilitas Pengembangan 0,25 Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Upaya untuk UKM dan UKP Kesehatan Kewenangan Daerah Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 28 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,5 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Surveilans Upaya dan UKP Rujukan Kesehatan Kesehatan Tingkat Daerah Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 29 Program Penyediaan Fasilitas Pengadaan Alat 0,25 Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Kesehatan/Alat Upaya untuk UKM dan UKP Penunjang Medik Kesehatan Kewenangan Daerah Fasilitas Pelayanan Perorangan Kabupaten/Kota Kesehatan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 30 Program Penyediaan Fasilitas Pengadaan Obat, 0,378 Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bahan Habis Pakai, Upaya untuk UKM dan UKP Bahan Medis Habis Kesehatan Kewenangan Daerah Pakai, Vaksin, Perorangan Kabupaten/Kota Makanan dan Dan Upaya Minuman di Kesehatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat 31 Program Penyediaan Fasilitas Pengelolaan 0,8 Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Upaya untuk UKM dan UKP Kesehatan Dasar Kesehatan Kewenangan Daerah Melalui Pendekatan Perorangan Kabupaten/Kota Keluarga Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 32 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 1 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Pelayanan Upaya dan UKP Rujukan Kesehatan Ibu Kesehatan Tingkat Daerah Hamil Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 33 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 1 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Pelayanan Upaya dan UKP Rujukan Kesehatan Ibu Kesehatan Tingkat Daerah Bersalin Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 34 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 1 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Pelayanan

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Upaya dan UKP Rujukan Kesehatan Bayi Kesehatan Tingkat Daerah Baru Lahir Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 35 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 1 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Pelayanan Upaya dan UKP Rujukan Kesehatan Balita Kesehatan Tingkat Daerah Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 36 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,8 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Pelayanan Upaya dan UKP Rujukan Kesehatan pada Kesehatan Tingkat Daerah Usia Pendidikan Perorangan Kabupaten/Kota Dasar Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 37 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,8 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Pelayanan Upaya dan UKP Rujukan Kesehatan pada Kesehatan Tingkat Daerah Usia Produktif Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 38 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,75 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Pelayanan Upaya dan UKP Rujukan Kesehatan Gizi Kesehatan Tingkat Daerah Masyarakat Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 39 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,25 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Pelayanan Upaya dan UKP Rujukan Kesehatan Kesehatan Tingkat Daerah Lingkungan Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 40 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,25 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Pelayanan Promosi Upaya dan UKP Rujukan Kesehatan Kesehatan Tingkat Daerah Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 41 Program Penyediaan Layanan Pelayanan 0,2 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Kesehatan Penyakit Upaya dan UKP Rujukan Menular dan Tidak Kesehatan Menular

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Perorangan Tingkat Daerah Dan Upaya Kabupaten/Kota Kesehatan Masyarakat 42 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,084 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Jaminan Kesehatan Upaya dan UKP Rujukan Masyarakat Kesehatan Tingkat Daerah Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 43 Program Penyediaan Layanan Operasional 0,75 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Pelayanan Upaya dan UKP Rujukan Puskesmas Kesehatan Tingkat Daerah Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 44 Program Penyediaan Layanan Investigasi Awal 1 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Kejadian Tidak Upaya dan UKP Rujukan Diharapkan Kesehatan Tingkat Daerah (Kejadian Ikutan Perorangan Kabupaten/Kota Pasca Imunisasi Dan Upaya dan Pemberian Obat Kesehatan Massal) Masyarakat 45 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,2 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM Pelayanan Upaya dan UKP Rujukan Kesehatan Kesehatan Tingkat Daerah Reproduksi Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 46 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan upaya 1 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM kesehatan Ibu dan Upaya dan UKP Rujukan Anak Kesehatan Tingkat Daerah Perorangan Kabupaten/Kota Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 47 Program Perencanaan Kebutuhan Pemenuhan 0,8 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kebutuhan Sumber Kapasitas Kesehatan untuk UKM Daya Manusia Sumber Daya dan UKP Provinsi Kesehatan Manusia Kesehatan 48 Program Pengembangan Mutu dan Pembinaan dan 0,2 Peningkatan Peningkatan Kompetensi Pengawasan Kapasitas Teknis Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia Tingkat Daerah Provinsi Kesehatan 49 Program Perencanaan Kebutuhan Pemenuhan 0,8 Peningkatan dan Pendayagunaan Kebutuhan Sumber

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Kapasitas Sumber Daya Manusia Daya Manusia Sumber Daya Kesehatan untuk UKP Kesehatan Sesuai Manusia dan UKM di Wilayah Standar Kesehatan Kabupaten/Kota 50 Program Penerbitan Sertifikat Pengendalian dan 0,2 Sediaan Produksi Pangan Industri Pengawasan serta Farmasi, Alat Rumah Tangga dan Tindak Lanjut Kesehatan Nomor P-IRT sebagai Izin Pengawasan Dan Produksi, untuk Produk Sertifikat Produksi Makanan Makanan Minuman Pangan Industri Minuman Tertentu yang Dapat Rumah Tangga dan Diproduksi oleh Industri Nomor P-IRT Rumah Tangga sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 51 Program Penerbitan Sertifikat Laik Pengendalian dan 0,5 Sediaan Higiene Sanitasi Tempat Pengawasan serta Farmasi, Alat Pengelolaan Makanan Tindak Lanjut Kesehatan (TPM) antara lain Jasa Pengawasan Dan Boga, Rumah Penerbitan Makanan Makan/Restoran dan Sertifikat Laik Minuman Depot Air Minum (DAM) Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 52 Program Penerbitan Stiker Pengendalian dan 0,2 Sediaan Pembinaan pada Pengawasan serta Farmasi, Alat Makanan Jajanan dan Tindak Lanjut Kesehatan Sentra Makanan Jajanan Penerbitan Stiker Dan Pembinaan pada Makanan Makanan Jajanan Minuman dan Sentra Makanan Jajanan 53 Program Pemeriksaan dan Tindak Pemeriksaan Post 0,2 Sediaan Lanjut Hasil Pemeriksaan Market pada Produk Farmasi, Alat Post Market pada Makanan-Minuman Kesehatan Produksi dan Produk Industri Rumah Dan Makanan Minuman Tangga yang Makanan Industri Rumah Tangga Beredar dan Minuman Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 54 Program Advokasi, Pemberdayaan, Peningkatan Upaya 0,2 Pemberdayaa Kemitraan, Peningkatan Advokasi n Masyarakat Peran Serta Masyarakat Kesehatan, Bidang dan Lintas Sektor Tingkat Pemberdayaan, Kesehatan Daerah Provinsi Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 55 Program Pelaksanaan Komunikasi Penyelenggaraan 0,2 Pemberdayaa Informasi dan Edukasi Promosi Kesehatan n Masyarakat (KIE) Perilaku Hidup dan Perilaku Hidup Bidang Bersih dan Sehat dalam Bersih dan Sehat Kesehatan rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 56 Program Advokasi, Pemberdayaan, Peningkatan Upaya 0,25 Pemberdayaa Kemitraan, Peningkatan Promosi Kesehatan, n Masyarakat Peran serta Masyarakat Advokasi, Bidang dan Lintas Sektor Tingkat Kemitraan dan Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat 57 Program Pelaksanaan Sehat dalam Penyelenggaraan 0,25 Pemberdayaa rangka Promotif Preventif Promosi Kesehatan n Masyarakat Tingkat Daerah dan Gerakan Hidup Bidang Kabupaten/Kota Bersih dan Sehat Kesehatan 58 Program Pelaksanaan Sehat dalam Penumbuhan 0,8 Pemberdayaa rangka Promotif Preventif Kesadaran Keluarga n Masyarakat Tingkat Daerah dalam Peningkatan Bidang Kabupaten/Kota Derajat Kesehatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 59 Program Pengembangan dan Bimbingan Teknis 0,2 Pemberdayaa Pelaksanaan Upaya dan Supervisi n Masyarakat Kesehatan Bersumber Pengembangan dan Bidang Daya Masyarakat (UKBM) Pelaksanaan Upaya Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan Kabupaten/Kota Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 60 Program Pengelolaan dan Peningkatan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Kapasitas Dan Penyediaan Air Minum Kelembagaan Pengembang (SPAM) Lintas Sistem Penyediaan an Sistem Kabupaten/Kota Air Minum (SPAM) Penyediaan Air Minum 61 Program Pengelolaan dan Pembinaan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Dan Penyediaan Air Minum Pengembangan Pengembang (SPAM) Lintas Sistem Penyediaan an Sistem Kabupaten/Kota Air Minum (SPAM) Penyediaan Kabupaten/Kota Air Minum 62 Program Pengelolaan dan Penyusunan 0,2 Pengelolaan Pengembangan Sistem Rencana, Dan Penyediaan Air Minum Kebijakan, Strategi Pengembang (SPAM) Lintas dan Teknis Sistem an Sistem Kabupaten/Kota Penyediaan Air Penyediaan Minum (SPAM) Air Minum

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

63 Program Pengelolaan dan Pembinaan dan 0,8 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pemberdayaan Dan Penyediaan Air Minum Masyarakat dalam Pengembang (SPAM) Lintas Pengelolaan dan an Sistem Kabupaten/Kota Pengembangan Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum Air Minum (SPAM) 64 Program Pengelolaan dan Pembangunan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sistem Penyediaan Dan Penyediaan Air Minum Air Minum (SPAM) Pengembang (SPAM) Lintas Lintas an Sistem Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum 65 Program Pengelolaan dan Peningkatan Sistem 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Dan Penyediaan Air Minum Minum (SPAM) Pengembang (SPAM) Lintas Lintas an Sistem Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum 66 Program Pengelolaan dan Operasi dan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pemeliharaan Dan Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Pengembang (SPAM) Lintas Air Minum (SPAM) an Sistem Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum 67 Program Pengelolaan dan Optimalisasi Sistem 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Dan Penyediaan Air Minum Minum (SPAM) Pengembang (SPAM) Lintas Lintas an Sistem Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum 68 Program Pengelolaan dan Fasilitasi Kerja 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sama Dan Penyediaan Air Minum Penyelenggaraan Pengembang (SPAM) Lintas Sistem Penyediaan an Sistem Kabupaten/Kota Air Minum (SPAM) Penyediaan Lintas Air Minum Kabupaten/Kota 69 Program Pengelolaan dan Pembangunan 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sistem Penyediaan Dan Penyediaan Air Minum Air Minum (SPAM) Pengembang (SPAM) di Daerah Bukan Jaringan an Sistem Kabupaten/Kota Perpipaan Penyediaan Air Minum 70 Program Pengelolaan dan Peningkatan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Kapasitas Dan Penyediaan Air Minum Kelembagaan Pengembang (SPAM) di Daerah Sistem Penyediaan an Sistem Kabupaten/Kota Air Minum (SPAM) Penyediaan Air Minum 71 Program Pengelolaan dan Pembinaan dan 0,8 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pemberdayaan

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Dan Penyediaan Air Minum Masyarakat dalam Pengembang (SPAM) di Daerah Pengelolaan dan an Sistem Kabupaten/Kota Pengembangan Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum Air Minum (SPAM) 72 Program Pengelolaan dan Penyusunan 0,2 Pengelolaan Pengembangan Sistem Rencana, Dan Penyediaan Air Minum Kebijakan, Strategi Pengembang (SPAM) di Daerah dan Teknis Sistem an Sistem Kabupaten/Kota Penyediaan Air Penyediaan Minum (SPAM) Air Minum 73 Program Pengelolaan dan Peningkatan Sistem 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Dan Penyediaan Air Minum Minum (SPAM) Pengembang (SPAM) di Daerah Jaringan Perpipaan an Sistem Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum 74 Program Pengelolaan dan Pembinaan 0,8 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Dan Penyediaan Air Minum Pengembangan Pengembang (SPAM) di Daerah Sistem Penyediaan an Sistem Kabupaten/Kota Air Minum (SPAM) Penyediaan Desa Air Minum 75 Program Pengelolaan dan Pembangunan 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sistem Penyediaan Dan Penyediaan Air Minum Air Minum (SPAM) Pengembang (SPAM) di Daerah Jaringan Perpipaan an Sistem Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum 76 Program Pengelolaan dan Operasi dan 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pemeliharaan Dan Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Pengembang (SPAM) di Daerah Air Minum (SPAM) an Sistem Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum 77 Program Pengelolaan dan Fasilitasi Kerja 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sama Dan Penyediaan Air Minum Penyelenggaraan Pengembang (SPAM) di Daerah Sistem Penyediaan an Sistem Kabupaten/Kota Air Minum (SPAM) Penyediaan di Daerah Air Minum Kabupaten/Kota 78 Program Pengelolaan dan Optimalisasi Sistem 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Dan Penyediaan Air Minum Minum (SPAM) Pengembang (SPAM) di Daerah Jaringan Perpipaan an Sistem Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum 79 Program Pengelolaan dan Perluasan Sistem 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Dan Penyediaan Air Minum Minum (SPAM) Pengembang Jaringan Perpipaan

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

an Sistem (SPAM) di Daerah Penyediaan Kabupaten/Kota Air Minum 80 Program Pengelolaan dan Optimalisasi Sistem 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Dan Penyediaan Air Minum Minum (SPAM) Pengembang (SPAM) di Daerah Bukan Jaringan an Sistem Kabupaten/Kota Perpipaan Penyediaan Air Minum 81 Program Pengembangan Sistem Pembangunan 0,1 Pengembang dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TP an Sistem Persampahan di Daerah S-3R/TPS Dan Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Regional 82 Program Pengembangan Sistem Peningkatan 0,1 Pengembang dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TP an Sistem Persampahan di Daerah S-3R/TPS Dan Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Regional 83 Program Pengembangan Sistem Optimalisasi 0,1 Pengembang dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TP an Sistem Persampahan di Daerah S-3R/TPS Dan Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Regional 84 Program Pengembangan Sistem Penyediaan Sarana 0,1 Pengembang dan Pengelolaan Pendukung an Sistem Persampahan di Daerah TPA/TPST/SPA/TP Dan Kabupaten/Kota S-3R/TPS Pengelolaan Persampahan Regional 85 Program Pengelolaan dan Pembinaan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengembangan Dan Air Limbah Domestik Sistem Pengelolaan Pengembang Regional Air Limbah an Sistem Air Domestik (SPALD) Limbah Kabupaten/Kota 86 Program Pengelolaan dan Peningkatan Sistem 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Dan Air Limbah Domestik Limbah Domestik Pengembang Regional (SPALD) Terpusat an Sistem Air Limbah 87 Program Pengelolaan dan Optimalisasi Sistem 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Dan Air Limbah Domestik Limbah Domestik Pengembang Regional (SPALD) Terpusat an Sistem Air Limbah 88 Program Pengelolaan dan Pembangunan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sistem Pengelolaan

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Dan Air Limbah Domestik Air Limbah Pengembang Regional Domestik (SPALD) an Sistem Air Terpusat Limbah 89 Program Pengelolaan dan Pembinaan dan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pemberdayaan Dan Air Limbah Domestik Masyarakat dalam Pengembang Regional Pengembangan an Sistem Air Sistem Pengelolaan Limbah Air Limbah Domestik (SPALD) 90 Program Pengelolaan dan Penyusunan 0,2 Pengelolaan Pengembangan Sistem Rencana, Dan Air Limbah Domestik Kebijakan, Strategi Pengembang Regional dan Teknis Sistem an Sistem Air Pengelolaan Air Limbah Limbah Domestik (SPALD) 91 Program Pengelolaan dan Pembangunan 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sistem Pengelolaan Dan Air Limbah Domestik Air Limbah Pengembang dalam Daerah Domestik (SPALD) an Sistem Air Kabupaten/Kota Terpusat Skala Limbah Permukiman 92 Program Pengelolaan dan Fasilitasi Kerja 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sama Dan Air Limbah Domestik Penyelenggaraan Pengembang Regional Sistem Pengelolaan an Sistem Air Air Limbah Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota 93 Program Pengelolaan dan Peningkatan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Kapasitas Dan Air Limbah Domestik Kelembagaan Pengembang Regional Sistem Pengelolaan an Sistem Air Air Limbah Limbah Domestik (SPALD) 94 Program Pengelolaan dan Operasi dan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pemeliharaan Dan Air Limbah Domestik Sistem Pengelolaan Pengembang Regional Air Limbah an Sistem Air Domestik (SPALD) Limbah 95 Program Pengelolaan dan Optimalisasi Sistem 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Dan Air Limbah Domestik Limbah Domestik Pengembang dalam Daerah (SPALD) Terpusat an Sistem Air Kabupaten/Kota Skala Kawasan Limbah Tertentu 96 Program Pengelolaan dan Optimalisasi 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Instalasi Dan Air Limbah Domestik Pengolahan Lumpur Pengembang dalam Daerah Tinja (IPLT) an Sistem Air Kabupaten/Kota Limbah 97 Program Pengelolaan dan Optimalisasi Sistem 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Dan Air Limbah Domestik Limbah Domestik Pengembang dalam Daerah (SPALD) Terpusat an Sistem Air Kabupaten/Kota Skala Permukiman Limbah Berbasis Masyarakat 98 Program Pengelolaan dan Peningkatan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Instalasi Dan Air Limbah Domestik Pengolahan Lumpur Pengembang dalam Daerah Tinja (IPLT) an Sistem Air Kabupaten/Kota Limbah 99 Program Pengelolaan dan Pembangunan 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sistem Pengelolaan Dan Air Limbah Domestik Air Limbah Pengembang dalam Daerah Domestik (SPALD) an Sistem Air Kabupaten/Kota Terpusat Skala Limbah Permukiman Berbasis Masyarakat 100 Program Pengelolaan dan Optimalisasi Sistem 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Dan Air Limbah Domestik Limbah Domestik Pengembang dalam Daerah (SPALD) Terpusat an Sistem Air Kabupaten/Kota Skala Perkotaan Limbah 101 Program Pengelolaan dan Pembangunan 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sistem Pengelolaan Dan Air Limbah Domestik Air Limbah Pengembang dalam Daerah Domestik (SPALD) an Sistem Air Kabupaten/Kota Terpusat Skala Limbah Perkotaan 102 Program Pengelolaan dan Fasilitasi Kerja 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sama Dan Air Limbah Domestik Penyelenggaraan Pengembang dalam Daerah Sistem Pengelolaan an Sistem Air Kabupaten/Kota Air Limbah Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota 103 Program Pengelolaan dan Peningkatan Sistem 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Dan Air Limbah Domestik Limbah Domestik Pengembang dalam Daerah (SPALD) Terpusat an Sistem Air Kabupaten/Kota Skala Permukiman Limbah Berbasis Masyarakat 104 Program Pengelolaan dan Peningkatan Sistem 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Dan Air Limbah Domestik Limbah Domestik Pengembang dalam Daerah (SPALD) Terpusat an Sistem Air Kabupaten/Kota Skala Perkotaan Limbah 105 Program Pengelolaan dan Optimalisasi Sistem 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Dan Air Limbah Domestik Limbah Domestik Pengembang dalam Daerah (SPALD) Terpusat an Sistem Air Kabupaten/Kota Skala Permukiman Limbah

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

106 Program Pengelolaan dan Peningkatan Sistem 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Dan Air Limbah Domestik Limbah Domestik Pengembang dalam Daerah (SPALD) Terpusat an Sistem Air Kabupaten/Kota Skala Kawasan Limbah Tertentu 107 Program Pengelolaan dan Pembangunan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sistem Pengelolaan Dan Air Limbah Domestik Air Limbah Pengembang dalam Daerah Domestik (SPALD) an Sistem Air Kabupaten/Kota Terpusat Skala Limbah Kawasan Tertentu 108 Program Pengelolaan dan Peningkatan Sistem 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Dan Air Limbah Domestik Limbah Domestik Pengembang dalam Daerah (SPALD) Terpusat an Sistem Air Kabupaten/Kota Skala Permukiman Limbah 109 Program Pengelolaan dan Penyediaan Jasa 0,8 Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyedotan Lumpur Dan Air Limbah Domestik Tinja Pengembang dalam Daerah an Sistem Air Kabupaten/Kota Limbah 110 Program Pengelolaan dan Pembinaan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengembangan Dan Air Limbah Domestik Sistem Pengelolaan Pengembang dalam Daerah Air Limbah an Sistem Air Kabupaten/Kota Domestik (SPALD) Limbah Desa 111 Program Pengelolaan dan Pengembangan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Kapasitas Dan Air Limbah Domestik Kelembagaan Pengembang dalam Daerah Sistem Pengelolaan an Sistem Air Kabupaten/Kota Air Limbah Limbah Domestik (SPALD) 112 Program Pengelolaan dan Pembangunan 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Instalasi Dan Air Limbah Domestik Pengolahan Lumpur Pengembang dalam Daerah Tinja (IPLT) an Sistem Air Kabupaten/Kota Limbah 113 Program Pengelolaan dan Penyediaan Sarana 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengangkutan Dan Air Limbah Domestik Lumpur Tinja Pengembang dalam Daerah an Sistem Air Kabupaten/Kota Limbah 114 Program Pengelolaan dan Operasi dan 0,5 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pemeliharaan Dan Air Limbah Domestik Sistem Pengelolaan Pengembang dalam Daerah Air Limbah an Sistem Air Kabupaten/Kota Domestik (SPALD) Limbah 115 Program Pengelolaan dan Penyediaan Sub 0,25 Pengelolaan Pengembangan Sistem Sistem Pengolahan Dan Air Limbah Domestik Air Limbah Pengembang

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

an Sistem Air dalam Daerah Domestik (SPALD) Limbah Kabupaten/Kota Setempat 116 Program Pengelolaan dan Pembinaan dan 0,8 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pemberdayaan Dan Air Limbah Domestik Masyarakat dalam Pengembang dalam Daerah Pengembangan an Sistem Air Kabupaten/Kota Sistem Pengelolaan Limbah Air Limbah Domestik (SPALD) 117 Program Pengelolaan dan Penyusunan 0,2 Pengelolaan Pengembangan Sistem Rencana, Dan Air Limbah Domestik Kebijakan, Strategi Pengembang dalam Daerah dan Teknis Sistem an Sistem Air Kabupaten/Kota Pengelolaan Air Limbah Limbah Domestik (SPALD) 118 Program Penyelenggaraan Peningkatan 0,5 Pengembang Infrastruktur pada Instalasi an Permukiman di Kawasan Pengolahan Lumpur Permukiman Strategis Daerah Tinja (IPLT) di Kabupaten/Kota Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 119 Program Penyelenggaraan Penyediaan Jasa 0,5 Pengembang Infrastruktur pada Penyedotan Lumpur an Permukiman di Kawasan Tinja di Kawasan Permukiman Strategis Daerah Strategis Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 120 Program Penyelenggaraan Penyediaan Sarana 0,5 Pengembang Infrastruktur pada Pengangkutan an Permukiman di Kawasan Lumpur Tinja di Permukiman Strategis Daerah Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 121 Program Penyelenggaraan Optimalisasi Sistem 0,5 Pengembang Infrastruktur pada Pengelolaan Air an Permukiman di Kawasan Limbah Domestik Permukiman Strategis Daerah (SPALD) Setempat Kabupaten/Kota (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 122 Program Penyelenggaraan Optimalisasi Sistem 0,5 Pengembang Infrastruktur pada Pengelolaan Air an Permukiman di Kawasan Limbah Domestik Permukiman Strategis Daerah (SPALD) Terpusat Kabupaten/Kota (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 123 Program Penyelenggaraan Perluasan Sistem 0,8 Pengembang Infrastruktur pada Penyediaan Air an Permukiman di Kawasan Minum (SPAM) Permukiman Strategis Daerah Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 124 Program Penyelenggaraan Pembangunan 0,5 Pengembang Infrastruktur pada Sistem Penyediaan an Permukiman di Kawasan Air Minum (SPAM) Permukiman Strategis Daerah Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota di Kawasan

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Strategis Kabupaten/Kota 125 Program Penyelenggaraan Peningkatan Sistem 0,5 Pengembang Infrastruktur pada Penyediaan Air an Permukiman di Kawasan Minum (SPAM) Permukiman Strategis Daerah Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 126 Program Penyelenggaraan Optimalisasi Sistem 0,5 Pengembang Infrastruktur pada Penyediaan Air an Permukiman di Kawasan Minum (SPAM) Permukiman Strategis Daerah Bukan Jaringan Kabupaten/Kota Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 127 Program Penyelenggaraan Pembangunan 0,5 Pengembang Infrastruktur pada Sistem Pengelolaan an Permukiman di Kawasan Air Limbah Permukiman Strategis Daerah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 128 Program Penyelenggaraan Optimalisasi Sistem 0,5 Pengembang Infrastruktur pada Penyediaan Air an Permukiman di Kawasan Minum (SPAM) Permukiman Strategis Daerah Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 129 Program Penyelenggaraan Penyediaan Sub 0,8 Pengembang Infrastruktur pada Sistem Pengolahan an Permukiman di Kawasan Setempat di Permukiman Strategis Daerah Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 130 Program Penyelenggaraan Pembangunan 0,5 Pengembang Infrastruktur pada Instalasi an Permukiman di Kawasan Pengolahan Lumpur Permukiman Strategis Daerah Tinja (IPLT) di Kabupaten/Kota Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 131 Program Penyelenggaraan Pembangunan 0,5 Pengembang Infrastruktur pada Sistem Penyediaan an Permukiman di Kawasan Air Minum (SPAM) Permukiman Strategis Daerah Bukan Jaringan Kabupaten/Kota Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 132 Program Penyelenggaraan Pembangunan 0,25 Pengembang perumahan dan kawasan rumah sehat yang an permukiman melalui dilengkapi dengan Permukiman pemberian bantuan prasarana dan untuk pembangunan sarana utilitas layak huni dan kawasan umum, terutama permukiman layak bagi OAP di daerah terutama bagi OAP terisolasi, terpencil, dan terluar

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

133 Program Penyelenggaraan Pembangunan 0,25 Pengembang perumahan dan kawasan rumah sehat yang an permukiman melalui dilengkapi dengan Permukiman pemberian bantuan prasarana dan untuk pembangunan sarana utilitas layak huni dan kawasan umum, terutama permukiman layak bagi OAP di daerah terutama bagi OAP terisolasi, terpencil, dan terluar 134 Program Penataan Kawasan Koordinasi dan 0,2 Kawasan Permukiman Kumuh Sinkronisasi Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Penyelenggaraan Ha sampai dengan di Kawasan Bawah 15 (lima belas) Ha Permukiman 135 Program Penerbitan Izin Koordinasi dan 0,2 Kawasan Pembangunan dan Sinkronisasi Permukiman Pengembangan Kawasan Penyelenggaraan Permukiman Kawasan Permukiman 136 Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah 0,25 Kawasan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 137 Program Urusan Penyelenggaraan Koordinasi dan 0,2 Peningkatan PSU Permukiman Sinkronisasi dalam Prasarana, rangka Penyediaan Sarana Dan Prasarana, Sarana, Utilitas dan Utilitas Umum Umum (Psu) Permukiman 138 Program Urusan Penyelenggaraan Koordinasi dan 0,2 Peningkatan PSU Perumahan Sinkronisasi dalam Prasarana, rangka Penyediaan Sarana Dan Prasarana, Sarana, Utilitas dan Utilitas Umum Umum (Psu) Perumahan 139 Program Pengembangan Potensi Peningkatan 0,5 Pemberdayaa Sumber Kesejahteraan Kemampuan n Sosial Sosial Daerah Potensi Pekerja Kabupaten/Kota Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 140 Program Rehabilitasi Sosial Dasar Koordinasi dan 0,2 Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sinkronisasi Sosial Terlantar di dalam Panti Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 141 Program Rehabilitasi Sosial Dasar Koordinasi, 0,2 Rehabilitasi Anak Terlantar di dalam Sinkronisasi dan Sosial Panti Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 142 Program Rehabilitasi Sosial Dasar Koordinasi, 0,2 Rehabilitasi Gelandangan dan Sinkronisasi dan Sosial Pengemis di dalam Panti Pembinaan

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 143 Program Rehabilitasi Sosial bagi Koordinasi, 0,2 Rehabilitasi Penyandang Masalah Sinkronisasi dan Sosial Kesejahteraan Sosial Pembinaan (PMKS) Lainnya di Luar Pelaksanaan Bidang HIV/AIDS dan NAPZA di Rehabilitasi Sosial dalam Panti bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA 144 Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyediaan 0,8 Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Permakanan Sosial Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 145 Program Rehabilitasi Sosial Dasar Pemberian Akses ke 0,8 Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Layanan Pendidikan Sosial Terlantar, Anak dan Kesehatan Terlantar, Lanjut Usia Dasar Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 146 Program Rehabilitasi Sosial Penyediaan 0,8 Rehabilitasi Penyandang Masalah Permakanan Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 147 Program Rehabilitasi Sosial Penyediaan 0,8 Rehabilitasi Penyandang Masalah Perbekalan Sosial Kesejahteraan Sosial Kesehatan di Luar (PMKS) Lainnya Bukan Panti Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 148 Program Pengelolaan Data Fakir Pengelolaan Data 0,25 Perlindungan Miskin Cakupan Daerah Fakir Miskin Dan Jaminan Kabupaten/Kota Cakupan Daerah Sosial Kabupaten/Kota 149 Program Pengelolaan Data Fakir Fasilitasi Bantuan 0,308 Perlindungan Miskin Cakupan Daerah Sosial Dan Jaminan Kabupaten/Kota Kesejahteraan Sosial Keluarga 150 Program Promosi Pencapaian Promosi 0,2 Peningkatan Target Konsumsi Pangan Penganekaragaman Diversifikasi Perkapita/Tahun sesuai Konsumsi Pangan Dan dengan Angka

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Ketahanan Kecukupan Gizi Melalui Berbasis Sumber Pangan Media Provinsi Daya Lokal Masyarakat 151 Program Promosi Pencapaian Koordinasi dan 0,2 Peningkatan Target Konsumsi Pangan Sinkronisasi Diversifikasi Perkapita/Tahun sesuai Pemantauan dan Dan dengan Angka Evaluasi Konsumsi Ketahanan Kecukupan Gizi Melalui per Kapita per Pangan Media Provinsi Tahun Masyarakat 152 Program Penyediaan dan Penyediaan Pangan 0,25 Peningkatan Penyaluran Pangan Berbasis Sumber Diversifikasi Pokok atau Pangan Daya Lokal Dan Lainnya sesuai dengan Ketahanan Kebutuhan Daerah Pangan Kabupaten/Kota dalam Masyarakat rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 153 Program Penyediaan dan Peningkatan 0,8 Peningkatan Penyaluran Pangan Ketahanan Pangan Diversifikasi Pokok atau Pangan Keluarga Dan Lainnya sesuai dengan Ketahanan Kebutuhan Daerah Pangan Kabupaten/Kota dalam Masyarakat rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 154 Program Penyediaan dan Pengembangan 0,5 Peningkatan Penyaluran Pangan usaha pengolahan Diversifikasi Pokok atau Pangan Pangan Berbasis Dan Lainnya sesuai dengan Sumber Daya Lokal Ketahanan Kebutuhan Daerah Pangan Kabupaten/Kota dalam Masyarakat rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 155 Program Pelaksanaan Pencapaian Pemberdayaan 0,25 Peningkatan Target Konsumsi Pangan Masyarakat dalam Diversifikasi Perkapita/Tahun sesuai Penganekaragaman Dan dengan Angka Konsumsi Pangan Ketahanan Kecukupan Gizi Berbasis Sumber Pangan Daya Lokal Masyarakat 156 Program Penanganan Kerawanan Pelaksanaan 0,2 Penanganan Pangan Kewenangan Intervensi Kerawanan Provinsi Kewaspadaan Pangan Pangan dan Gizi 157 Program Penanganan Kerawanan Koordinasi dan 0,2 Penanganan Pangan Kewenangan Sinkronisasi Kerawanan Provinsi Penanganan Pangan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi 158 Program Penanganan Kerawanan Pelaksanaan 0,2 Penanganan Pangan Kewenangan Intervensi Kerawanan Kabupaten/Kota Kewaspadaan Pangan Pangan dan Gizi

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

159 Program Pelaksanaan Pengawasan Rekomendasi 0,5 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Keamanan Pangan Keamanan Daerah Kabupaten/Kota Segar Asal Pangan Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 160 Program Pelaksanaan Pengawasan Rekomendasi 0,2 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Perizinan keamanan Keamanan Daerah Kabupaten/Kota pangan segar asal Pangan tumbuhan 161 Program Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan Sarana 0,2 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Pengujian Keamanan Daerah Kabupaten/Kota keamanan dan Pangan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 162 Program Pengelolaan Sampah Peningkatan Peran 0,1 Pengelolaan Serta Masyarakat Persampahan dalam Pengelolaan Persampahan 163 Program Pengelolaan Sampah Penyediaan Sarana 0,1 Pengelolaan dan Prasarana Persampahan Pengelolaan Persampahan di

TPA/TPST/SPA

Kabupaten/Kota 164 Program Pengelolaan Sampah Pengoperasian dan 0,1 Pengelolaan Pemeliharaan Persampahan sarana penanganan sampah 165 Program Pengelolaan Sampah Penanganan 0,1 Pengelolaan sampah melalui Persampahan pengangkutan 166 Program Pengelolaan Sampah Penanganan 0,1 Pengelolaan sampah melalui Persampahan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 167 Program Pengelolaan Sampah Penanganan 0,1 Pengelolaan sampah melalui Persampahan pengumpulan sampah 168 Program Pengelolaan Sampah Penanganan 0,1 Pengelolaan sampah melalui Persampahan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 169 Program Pembinaan dan Fasilitasi 0,2 Administrasi Pengawasan Penyusunan Produk Pemerintaha Penyelenggaraan Hukum Desa n Desa Pemerintahan Desa

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

170 Program Pembinaan dan Fasilitasi 0,2 Administrasi Pengawasan Pengelolaan Pemerintaha Penyelenggaraan Keuangan Desa n Desa Pemerintahan Desa 171 Program Pembinaan dan Fasilitasi Evaluasi 0,2 Administrasi Pengawasan Perkembangan Desa Pemerintaha Penyelenggaraan serta Lomba Desa n Desa Pemerintahan Desa dan Kelurahan 172 Program Pembinaan dan Fasilitasi 0,2 Administrasi Pengawasan Penyusunan Produk Pemerintaha Penyelenggaraan Hukum Desa n Desa Administrasi Pemerintahan Desa 173 Program Pembinaan dan Fasilitasi 0,2 Administrasi Pengawasan Pengelolaan Pemerintaha Penyelenggaraan Keuangan Desa n Desa Administrasi Pemerintahan Desa 174 Program Pembinaan dan Pembinaan 0,2 Administrasi Pengawasan Peningkatan Pemerintaha Penyelenggaraan Kapasitas Aparatur n Desa Administrasi Pemerintah Desa Pemerintahan Desa 175 Program Pembinaan dan Fasilitasi Evaluasi 0,2 Administrasi Pengawasan Perkembangan Desa Pemerintaha Penyelenggaraan serta Lomba Desa n Desa Administrasi dan Kelurahan Pemerintahan Desa 176 Program Pemberdayaan Lembaga Fasilitasi 0,2 Pemberdayaa keMasyarakatan yang Pengembangan n Lembaga Bergerak di Bidang Usaha Ekonomi Kemasyaraka Pemberdayaan Desa dan Masyarakat dan tan, Lembaga Lembaga Adat Tingkat Pemerintah Desa Adat Dan Daerah Provinsi serta dalam Masyarakat Pemberdayaan Meningkatkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Pendapatan Asli yang Masyarakat Desa Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 177 Program Pemberdayaan Lembaga Fasilitasi Tim 0,2 Pemberdayaa keMasyarakatan yang Penggerak PKK n Lembaga Bergerak di Bidang dalam Kemasyaraka Pemberdayaan Desa dan Penyelenggaraan tan, Lembaga Lembaga Adat Tingkat Gerakan Adat Dan Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Kesejahteraan yang Masyarakat Keluarga Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 178 Program Pemberdayaan Lembaga Fasilitasi Penataan, 0,058823 Pemberdayaa Kemasyarakatan yang Pemberdayaan dan 529 n Lembaga Bergerak di Bidang Pendayagunaan Kemasyaraka Pemberdayaan Desa dan Kelembagaan

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

tan, Lembaga Lembaga Adat Tingkat Lembaga Adat Dan Daerah Kabupaten/Kota Kemasyarakatan Masyarakat serta Pemberdayaan Desa/Kelurahan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat (RT, RW, PKK, yang Masyarakat Posyandu, LPM, dan Pelakunya Hukum Adat Karang Taruna), yang Sama dalam Daerah Lembaga Adat Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 179 Program Pemberdayaan Lembaga Peningkatan 0,25 Pemberdayaa Kemasyarakatan yang Kapasitas n Lembaga Bergerak di Bidang Kelembagaan Kemasyaraka Pemberdayaan Desa dan Lembaga tan, Lembaga Lembaga Adat Tingkat Kemasyarakatan Adat Dan Daerah Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan Masyarakat serta Pemberdayaan (RT, RW, PKK, Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Posyandu, LPM, dan yang Masyarakat Karang Taruna), Pelakunya Hukum Adat Lembaga Adat yang Sama dalam Daerah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota dan Masyarakat Hukum Adat 180 Program Pemberdayaan Lembaga Fasilitasi 0,2 Pemberdayaa Kemasyarakatan yang Pengembangan n Lembaga Bergerak di Bidang Usaha Ekonomi Kemasyaraka Pemberdayaan Desa dan Masyarakat dan tan, Lembaga Lembaga Adat Tingkat Pemerintah Desa Adat Dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Masyarakat serta Pemberdayaan Meningkatkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Pendapatan Asli yang Masyarakat Desa Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 181 Program Pemberdayaan Lembaga Fasilitasi Tim 0,25 Pemberdayaa Kemasyarakatan yang Penggerak PKK n Lembaga Bergerak di Bidang dalam Kemasyaraka Pemberdayaan Desa dan Penyelenggaraan tan, Lembaga Lembaga Adat Tingkat Gerakan Adat Dan Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat serta Pemberdayaan Masyarakat dan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Kesejahteraan yang Masyarakat Keluarga Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 182 Program Pemetaan Perkiraan Penyediaan 0,2 Pengendalian Pengendalian Penduduk Dukungan Penduduk Cakupan Daerah Provinsi Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga 183 Program Pemetaan Perkiraan Penyediaan Data 0,2 Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Informasi Penduduk Cakupan Daerah Keluarga Kabupaten/Kota

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

184 Program Pemetaan Perkiraan Pencatatan dan 0,2 Pengendalian Pengendalian Penduduk Pengumpulan Data Penduduk Cakupan Daerah Keluarga Kabupaten/Kota 185 Program Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, 0,2 Pembinaan Komunikasi, Informasi Informasi dan Keluarga dan Edukasi (KIE) Edukasi (KIE) Berencana Pengendalian Penduduk ProgramBangga (Kb) dan KB Sesuai Kearifan Kencana sesuai Budaya Lokal Kearifan Budaya Lokal 186 Program Pendayagunaan Tenaga Pembinaan IMP dan 0,8 Pembinaan Penyuluh KB/Petugas Program Bangga Keluarga Lapangan KB Kencana di Lini Berencana (PKB/PLKB) Lapangan oleh (Kb) PKB/PLKB 187 Program Pendayagunaan Tenaga Fasilitasi 0,2 Pembinaan Penyuluh KB/Petugas Pelaksanaan Keluarga Lapangan KB Penyuluhan, Berencana (PKB/PLKB) Penggerakan, (Kb) Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 188 Program Pengendalian dan Peningkatan 0,5 Pembinaan Pendistribusian Kesertaan Keluarga Kebutuhan Alat dan Obat Penggunaan Metode Berencana Kontrasepsi serta Kontrasepsi Jangka (Kb) Pelaksanaan Pelayanan Panjang (MKJP) KB di Daerah Kabupaten/Kota 189 Program Pengendalian dan Penyediaan Sarana 0,5 Pembinaan Pendistribusian Penunjang Keluarga Kebutuhan Alat dan Obat Pelayanan KB Berencana Kontrasepsi serta (Kb) Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 190 Program Pengendalian dan Pembinaan 0,5 Pembinaan Pendistribusian Pelayanan Keluarga Keluarga Kebutuhan Alat dan Obat Berencana dan Berencana Kontrasepsi serta Kesehatan (Kb) Pelaksanaan Pelayanan Reproduksi di KB di Daerah Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 191 Program Pengendalian dan Dukungan 0,5 Pembinaan Pendistribusian Operasional Keluarga Kebutuhan Alat dan Obat Pelayanan KB Berencana Kontrasepsi serta Bergerak (Kb) Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

192 Program Pengendalian dan Pemerintah Daerah 0,5 Pembinaan Pendistribusian yang Mendapatkan Keluarga Kebutuhan Alat dan Obat Fasilitasi dan Berencana Kontrasepsi serta Pembinaan (Kb) Pelaksanaan Pelayanan Pendampingan Ibu KB di Daerah Hamil dan Ibu Pasca Kabupaten/Kota Persalinan 193 Program Pengendalian dan Promosi dan 0,5 Pembinaan Pendistribusian Konseling KB Pasca Keluarga Kebutuhan Alat dan Obat Persalinan Berencana Kontrasepsi serta (Kb) Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 194 Program Pemberdayaan dan Pembinaan Terpadu 0,2 Pembinaan Peningkatan Peran Serta Kampung KB Keluarga Organisasi Berencana Kemasyarakatan Tingkat (Kb) Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 195 Program Pemberdayaan dan Fasilitasi 1 Pembinaan Peningkatan Peran Serta Pengelolaan Dapur Keluarga Organisasi Sehat Atasi Stunting Berencana Kemasyarakatan Tingkat (DASHAT) di (Kb) Daerah Kabupaten/Kota Kampung Keluarga dalam Pelaksanaan Berkualitas Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 196 Program Pengelolaan Pelaksanaan Sosialisasi dan 0,5 Pemberdayaa Desain Program Pembinaan Remaja n Dan Pembangunan Keluarga tentang Generasi Peningkatan Melalui Pembinaan Berencana Keluarga Ketahanan dan Sejahtera (Ks) Kesejahteraan Keluarga 197 Program Pelaksanaan Promosi dan 0,5 Pemberdayaa Pembangunan Keluarga Sosialisasi n Dan Melalui Pembinaan Kelompok Kegiatan Peningkatan Ketahanan dan Ketahanan dan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Sejahtera (Ks) Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 198 Program Pelaksanaan Pengadaan Sarana 0,5 Pemberdayaa Pembangunan Keluarga Kelompok Kegiatan n Dan Melalui Pembinaan Ketahanan dan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Keluarga (BKB, Sejahtera (Ks) BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 199 Program Pelaksanaan Orientasi dan 0,5 Pemberdayaa Pembangunan Keluarga Pelatihan Teknis n Dan Melalui Pembinaan Pengelola Peningkatan Ketahanan dan Ketahanan dan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Sejahtera (Ks) Keluarga (BKB,

BKR, BKL, PPKS,

PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 200 Program Pelaksanaan Penyediaan Biaya 0,5 Pemberdayaa Pembangunan Keluarga Operasional bagi n Dan Melalui Pembinaan Pengelola dan Peningkatan Ketahanan dan Pelaksana (Kader) Keluarga Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan Sejahtera (Ks) Kesejaheraan Keluarga (BKB,

BKR, BKL, PPKS,

PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 201 Program Pelaksanaan Pembentukan 0,8 Pemberdayaa Pembangunan Keluarga Kelompok n Dan Melalui Pembinaan Ketahanan dan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Keluarga (Bina Sejahtera (Ks) Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 202 Program Pelaksanaan dan Pendampingan 1 Pemberdayaa Peningkatan Peran Serta Keluarga Berisiko n Dan Organisasi Stunting (Termasuk Peningkatan Kemasyarakatan Tingkat remaja Calon Keluarga Daerah Kabupaten/ Kota Pengantin/Calon Sejahtera (Ks) dalam Pembangunan PUS, Ibu Hamil, Keluarga Melalui Pasca Pembinaan Ketahanan salin/kelahiran, dan Kesejahteraan Baduta/Balita) Keluarga

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

203 Program Pelaksanaan dan Pemantauan Data 0,06 Pemberdayaa Peningkatan Peran Serta dan Informasi n Dan Organisasi Keluarga Berisiko Peningkatan Kemasyarakatan Tingkat Stunting (Termasuk Keluarga Daerah Kabupaten/ Kota remaja Calon Sejahtera (Ks) dalam Pembangunan Pengantin/Calon Keluarga Melalui PUS, Ibu Hamil, Pembinaan Ketahanan Pasca dan Kesejahteraan salin/kelahiran, Keluarga Baduta/Balita) 204 Program Pengelolaan Informasi Pengelolaan Media 0,2 Pengelolaan dan Komunikasi Publik Komunikasi Publik Informasi Pemerintah Daerah Dan Provinsi Komunikasi Publik 205 Program Pengelolaan Informasi Pengelolaan Media 0,01 Pengelolaan dan Komunikasi Publik Komunikasi Publik Informasi Pemerintah Daerah Dan Kabupaten/Kota Komunikasi Publik 206 Program Pemberdayaan dan Peningkatan 0,5 Pemberdayaa Perlindungan Koperasi Produktivitas, Nilai n Dan yang Keanggotaannya Tambah, Akses Perlindungan Lintas Daerah Pasar, Akses Koperasi Kabupaten/Kota dalam 1 Pembiayaan, (satu) Daerah Provinsi Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 207 Program Pemberdayaan dan Pembinaan dan 0,2 Pemberdayaa Perlindungan Koperasi Pendampingan Bagi n Dan yang Keanggotaannya Keluarga dan Perlindungan dalam Daerah Kelompok Koperasi Kabupaten/Kota Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi 208 Program Pemberdayaan Usaha Peningkatan 0,5 Pemberdayaa Kecil yang dilakukan Pemahaman dan n Usaha Melalui Pendataan, Pengetahuan Menengah, Kemitraan, Kemudahan UMKM serta Usaha Kecil, Perijinan, Penguatan Kapasitas dan Dan Usaha Kelembagaan dan Kompetensi SDM Mikro Koordinasi Dengan Para UMKM dan (Umkm) Pemangku Kepentingan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 209 Program Pemberdayaan Usaha Fasilitasi 0,2 Pemberdayaa Mikro yang Dilakukan Kemudahan n Usaha Melalui Pendataan, Perizinan Usaha Menengah, Kemitraan, Kemudahan Mikro Usaha Kecil, Perizinan, Penguatan

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Dan Usaha Kelembagaan dan Mikro Koordinasi dengan Para (Umkm) Pemangku Kepentingan 210 Program Pemberdayaan Usaha Pemberdayaan 0,2 Pemberdayaa Mikro yang Dilakukan Kelembagaan n Usaha Melalui Pendataan, Potensi dan Menengah, Kemitraan, Kemudahan Pengembangan Usaha Kecil, Perizinan, Penguatan Usaha Mikro Dan Usaha Kelembagaan dan Mikro Koordinasi dengan Para (Umkm) Pemangku Kepentingan 211 Program Pemberdayaan Usaha Pemulihan Usaha 0,2 Pemberdayaa Mikro yang Dilakukan Mikro n Usaha Melalui Pendataan, Menengah, Kemitraan, Kemudahan Usaha Kecil, Perizinan, Penguatan Dan Usaha Kelembagaan dan Mikro Koordinasi dengan Para (Umkm) Pemangku Kepentingan 212 Program Pemberdayaan Usaha Fasilitasi Sertifikasi 0,2 Pemberdayaa Mikro yang Dilakukan dan Standardisasi n Usaha Melalui Pendataan, Usaha Mikro Menengah, Kemitraan, Kemudahan Usaha Kecil, Perizinan, Penguatan Dan Usaha Kelembagaan dan Mikro Koordinasi dengan Para (Umkm) Pemangku Kepentingan 213 Program Pemberdayaan Usaha Peningkatan 0,2 Pemberdayaa Mikro yang Dilakukan Pemahaman dan n Usaha Melalui Pendataan, Pengetahuan Menengah, Kemitraan, Kemudahan UMKM serta Usaha Kecil, Perizinan, Penguatan Kapasitas dan Dan Usaha Kelembagaan dan Kompetensi SDM Mikro Koordinasi dengan Para UMKM dan (Umkm) Pemangku Kepentingan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 214 Program Pengembangan Usaha Produksi dan 0,2 Pengembang Mikro dengan Orientasi Pengolahan, an Umkm Peningkatan Skala Usaha Pemasaran, Sumber Menjadi Usaha Kecil Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 215 Program Pelayanan Perizinan dan Penyediaan 0,2 Pelayanan Non Perizinan Secara Pelayanan Perizinan Penanaman Terpadu Satu Pintu Berusaha melalui Modal dibidang Penanaman Sistem Perizinan Modal yang Menjadi Berusaha Berbasis Kewenangan Daerah Risiko Terintegrasi Kabupaten/ Kota secara Elektronik 216 Program Pengendalian Bimbingan Teknis 0,2 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman kepada Pelaku Pelaksanaan Modal yang Menjadi Usaha Penanaman Kewenangan Daerah Modal Kabupaten/Kota 217 Program Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Data 0,2 Pengolahan Pemasaran dan dan Informasi Dan Pengolahan Hasil Usaha Pemasaran

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Pemasaran Perikanan Lintas Daerah dan Pengolahan Hasil Kabupaten/Kota dalam 1 Hasil Perikanan Perikanan (Satu) Daerah Provinsi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 218 Program Pembinaan Mutu dan Pelaksanaan 0,5 Pengolahan Keamanan Hasil Bimbingan dan Dan Perikanan bagi Usaha Penerapan Pemasaran Pengolahan dan Persyaratan atau Hasil Pemasaran Skala Standar Pada Usaha Perikanan Menengah dan Besar Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 219 Program Penyediaan dan Pemetaaan dan 0,2 Pengolahan Penyaluran Bahan Baku Pemantauan Dan Industri Pengolahan Ikan Kebutuhan Bahan Pemasaran Lintas Daerah Baku Usaha Hasil Kabupaten/Kota dalam 1 Pengolahan/Distrib Perikanan (Satu) Daerah Provinsi usi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 220 Program Penyediaan dan Peningkatan 0,5 Pengolahan Penyaluran Bahan Baku Ketersediaan Ikan Dan Industri Pengolahan Ikan untuk Konsumsi Pemasaran dalam 1 (Satu) Daerah dan Usaha Hasil Kabupaten/ Kota Pengolahan dalam 1 Perikanan (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 221 Program Penyediaan dan Pemberian Fasilitas 0,2 Pengolahan Penyaluran Bahan Baku bagi Pelaku Usaha Dan Industri Pengolahan Ikan Perikanan Skala Pemasaran dalam 1 (Satu) Daerah Mikro dan Kecil Hasil Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Perikanan Daerah Kabupaten/Kota 222 Program Pengawasan Pemasukan Pengawasan atas 0,2 Pengendalian dan Pengeluaran Hewan Penerapan Kesehatan dan Produk Hewan Persyaratan Teknis Hewan Dan Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemasukan Kesehatan dan/atau Masyarakat Pengeluaran Veteriner Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 223 Program Pengawasan Pemasukan Pengawasan 0,2 Pengendalian dan Pengeluaran Hewan Peredaran Produk Kesehatan dan Produk Hewan Hewan Hewan Dan Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan Masyarakat Veteriner

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

224 Program Penerapan dan Pengawasan 0,2 Pengendalian Pengawasan Persyaratan Peredaran Hewan Kesehatan Teknis Kesehatan dan Produk Hewan Hewan Dan Masyarakat Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner 225 Program Penerapan dan Pembinaan 0,2 Pengendalian Pengawasan Persyaratan Penerapan Kesehatan Teknis Kesehatan persyaratan higiene Hewan Dan Masyarakat Veteriner sanitasi pada unit Kesehatan usaha produk Masyarakat hewan Veteriner 226 Program Penerapan dan Pembinaan dan 0,2 Pengendalian Pengawasan Persyaratan pendampingan Kesehatan Teknis Kesehatan Pemenuhan Hewan Dan Masyarakat Veteriner Persyaratan Kesehatan registrasi Produk Masyarakat hewan segar Veteriner berkemasan 227 Program Penerapan dan Pengawasan Unit 0,2 Pengendalian Pengawasan Persyaratan Usaha Produk Kesehatan Teknis Kesehatan Hewan Hewan Dan Masyarakat Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner 228 Program Pengembangan Diseminasi 0,2 Penyuluhan Penerapan Penyuluhan Informasi Teknis, Pertanian Pertanian Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 229 Program Pelaksanaan Penyuluhan Pengembangan 0,5 Penyuluhan Pertanian Kapasitas Pertanian Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 230 Program Penyusunan, Penerapan, Koordinasi, 0,2 Perencanaan dan Evaluasi Rencana Sinkronisasi, dan Dan Pembangunan Industri Pelaksanaan Pembanguna Provinsi Pemberdayaan n Industri Industri dan Peran Serta Masyarakat 231 Program Penyusunan dan Koordinasi, 0,2 Perencanaan Evaluasi Rencana Sinkronisasi, dan Dan Pembangunan Industri Pelaksanaan Pembanguna Kabupaten/Kota Pemberdayaan n Industri Industri dan Peran Serta Masyarakat 232 Program Fasilitasi dan Koordinasi Fasilitasi 0,2 Pemerintaha Hukum Penyusunan Produk n Dan Hukum Daerah Kesejahteraa n Rakyat 233 Program Penyusunan Koordinasi 0,2 Perencanaan, Perencanaan dan Penelaahan Pengendalian Pendanaan Dokumen Dan Evaluasi Perencanaan

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Pembanguna Pembangunan n Daerah Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 234 Program Penyusunan Koordinasi 0,2 Perencanaan Perencanaan dan Penelaahan Pengendalian Pendanaan Dokumen , Dan Perencanaan Evaluasi Pembangunan Pembanguna Daerah dengan n Daerah Dokumen Kebijakan Lainnya 235 Program Analisis Data dan Analisis Data dan 0,2 Perencanaan, Informasi Pemerintahan Informasi Pengendalian Daerah Bidang Perencanaan Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pembanguna Pembangunan Daerah Daerah n Daerah 236 Program Analisis Data dan Analisis Data dan 0,2 Perencanaan, Informasi Pemerintahan Informasi Pengendalian Daerah Bidang Perencanaan Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pembanguna Pembangunan Daerah Daerah n Daerah 237 Program Pengendalian, Evaluasi Monitoring, 0,2 Perencanaan, dan Pelaporan Bidang Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Penyusunan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Laporan Berkala Pembanguna Pelaksanaan n Daerah Pembangunan Daerah 238 Program Pengendalian, Evaluasi Monitoring, 0,2 Perencanaan, dan Pelaporan Bidang Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Penyusunan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Laporan Berkala Pembanguna Pelaksanaan n Daerah Pembangunan Daerah 239 Program Pengendalian, Evaluasi Fasilitasi/Evaluasi 0,2 Perencanaan dan Pelaporan Bidang Dokumen Pengendalian Perencanaan Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pembangunan Pembanguna Daerah n Daerah Kabupaten/Kota 240 Program Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan 0,2 Koordinasi Bidang Pemerintahan Monitoring dan Dan dan Pembangunan Evaluasi Sinkronisasi Manusia Penyusunan Perencanaan Dokumen Pembanguna Perencanaan n Daerah Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 241 Program Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan 0,2 Koordinasi Bidang Pemerintahan Monitoring dan Dan dan Pembangunan Evaluasi Sinkronisasi Manusia Penyusunan

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Perencanaan Dokumen Pembanguna Perencanaan n Daerah Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 242 Program Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan 0,2 Koordinasi Bidang Pemerintahan Monitoring dan Dan dan Pembangunan Evaluasi Sinkronisasi Manusia Penyusunan Perencanaan Dokumen Pembanguna Perencanaan n Daerah Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 243 Program Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan 0,2 Koordinasi Bidang Pemerintahan Monitoring dan Dan dan Pembangunan Evaluasi Sinkronisasi Manusia Penyusunan Perencanaan Dokumen Pembanguna Perencanaan n Daerah Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 244 Program Koordinasi Perencanaan Koordinasi 0,2 Koordinasi Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Dan dan Pembangunan Sinergitas dan Sinkronisasi Manusia Harmonisasi Perencanaan Perencanaan Pembanguna Pembangunan n Daerah Daerah Bidang Pembangunan Manusia 245 Program Koordinasi Perencanaan Koordinasi 0,2 Koordinasi Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Dan dan Pembangunan Sinergitas dan Sinkronisasi Manusia Harmonisasi Perencanaan Perencanaan Pembanguna Pembangunan n Daerah Daerah Bidang Pembangunan Manusia 246 Program Pembinaan Pengelolaan Asistensi 0,2 Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 247 Program Pengelolaan Data dan Inventarisasi dan 0,2 Pengelolaan Implementasi Sistem Analisis Data Keuangan Informasi Pemerintah Bidang Keuangan Daerah Daerah Lingkup Daerah Keuangan Daerah 248 Program Pengelolaan Data dan Inventarisasi dan 0,2 Pengelolaan Implementasi Sistem Analisis Data Informasi Pemerintah

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

Keuangan Daerah Lingkup Bidang Keuangan Daerah Keuangan Daerah Daerah 249 Program Koordinasi Koordinasi/Sinergi 0,2 Penyelenggar Penyelenggaraan Perencanaan dan aan Kegiatan Pelaksanaan Pemerintaha Kegiatan n Dan Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan Pelayanan Kecamatan dengan Perangkat Publik Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 250 Program Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan 0,2 Pemberdayaa Kelurahan Masyarakat di n Masyarakat Kelurahan Desa Dan Kelurahan 251 Program Pemberdayaan Lembaga Peningkatan 0,2 Pemberdayaa Kemasyarakatan Tingkat Kapasitas Lembaga n Masyarakat Kecamatan Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan 252 Program Koordinasi Upaya Harmonisasi 0,2 Koordinasi Penyelenggaraan Hubungan dengan Ketentraman Ketenteraman dan Tokoh Agama dan Dan Ketertiban Umum Tokoh Masyarakat Ketertiban Umum 253 Program Fasilitasi, Rekomendasi Fasilitasi 0,2 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Dan Keuangan Desa dan Pengawasan Pembinaan dan Pendayagunaan Pemerintaha Pengawasan Aset Desa n Desa Pemerintahan Desa 254 Program Fasilitasi, Rekomendasi Fasilitasi 0,2 Pembinaan dan Koordinasi Sinkronisasi Dan Perencanaan Pengawasan Pembinaan dan Pembangunan Pemerintaha Pengawasan Daerah dengan n Desa Pemerintahan Desa Pembangunan Desa 255 Program Fasilitasi, Rekomendasi Koordinasi 0,2 Pembinaan dan Koordinasi Pendampingan Desa Dan di Wilayahnya Pengawasan Pembinaan dan Pemerintaha Pengawasan n Desa Pemerintahan Desa 256 Program Perencanaan, Penyusunan 0,2 Penunjang Penganggaran, dan Dokumen Urusan Evaluasi Kinerja Perencanaan Pemerintaha Perangkat Daerah Perangkat Daerah n Daerah Kabupaten/K ota 257 Program Administrasi Umum Penyelenggaraan 0,2 Penunjang Perangkat Daerah Rapat Koordinasi Urusan dan Konsultasi Pemerintaha SKPD n Daerah Kabupaten/K ota

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

258 Program Pengelolaan Pendidikan Koordinasi, 0,2 Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Perencanaan, Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 259 Program Pengelolaan Pendidikan Koordinasi, 0,2 Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Perencanaan, Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 260 Program Pengelolaan Pendidikan Sosialisasi dan 0,5 Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Advokasi Kebijakan Pendidikan Bidang Pendidikan 261 Program Pengelolaan Pendidikan Sosialisasi dan 0,5 Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Advokasi Kebijakan Pendidikan Bidang Pendidikan 262 Program Pengelolaan Pendidikan Bimbingan Teknis 0,5 Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Peningkatan Pendidikan Kapasitas Bidang Pendidikan 263 Program Pengelolaan Pendidikan Bimbingan Teknis 0,5 Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Peningkatan Pendidikan Kapasitas Bidang Pendidikan 264 Program Pengelolaan Pendidikan Sosialisasi dan 0,2 Pengelolaan Sekolah Menengah Advokasi Kebijakan Pendidikan Kejuruan Bidang Pendidikan 265 Program Pengelolaan Pendidikan Sosialisasi dan 0,2 Pengelolaan Sekolah Menengah Advokasi Kebijakan Pendidikan Kejuruan Bidang Pendidikan 266 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,75 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM pelayanan Upaya dan UKP Rujukan kesehatan Kesehatan Tingkat Daerah bergerak/pelayanan Perorangan Kabupaten/Kota kesehatan berbasis Dan Upaya masyarakat di Kesehatan daerah sangat Masyarakat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya 267 Program Penyediaan Layanan Pengelolaan 0,75 Pemenuhan Kesehatan untuk UKM pelayanan Upaya dan UKP Rujukan kesehatan Kesehatan Tingkat Daerah bergerak/pelayanan Perorangan Kabupaten/Kota kesehatan berbasis Dan Upaya masyarakat di Kesehatan daerah sangat Masyarakat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya

NAMA NAMA

NO NAMA KEGIATAN BOBOT

PROGRAM SUBKEGIATAN

268 Program Penyelenggaraan Penyediaan 0,25 Pengembang perumahan dan kawasan perumahan dan an permukiman melalui permukiman layak Permukiman pemberian bantuan huni bagi setiap untuk pembangunan rumah tangga OAP layak huni dan kawasan dengan kriteria dan permukiman layak prioritas sesuai terutama bagi OAP dalam karakteristik dan satu (1) wi

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk mendukung penanganan stunting nasional, dipandang perlu untuk memberikan insentif kepada daerah atas kinerja penanganan stunting di daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

  • bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan

Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun

2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah, Menteri Keuangan dapat

MENGINGAT
  1. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 398);
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 882);

Referensi Silang (3)
PERPRES 71/2021 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2019
PERPRES 201/2024
PMK 91/2024 — PENGELOLAAN DANA INSENTIF FISKAL ATAS...