Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang.
3. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
4. Lelang Eksekusi Benda Sitaan PUPN yang selanjutnya disebut Lelang Eksekusi PUPN adalah Lelang yang dilaksanakan atas perintah PUPN dalam rangka pengurusan Piutang Negara.
5. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
6. Pejabat Lelang adalah pejabat umum yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan Lelang.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kekayaan negara, penilaian, Piutang Negara dan Lelang.
2. Penyerah Piutang adalah instansi yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada PUPN.
3. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
4. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang atau pihak yang memperoleh hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
5. Pelunasan harga Lelang dengan cara kompensasi yang selanjutnya disebut Pelunasan adalah pelunasan harga Lelang oleh Penyerah Piutang instansi pemerintah selaku pemenang pada Lelang Eksekusi PUPN yang dilakukan dengan mengurangi jumlah utang Penanggung Utang sebesar nilai Pokok Lelang setelah dikurangi kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penanggung Utang dalam pelaksanaan Lelang.
6. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
7. Pokok Lelang adalah harga Lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam Lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif, atau harga Lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam Lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.
8. Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan kepada Penjual dan/ atau Pembeli atas setiap pelaksanaan Lelang, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.
9. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara adalah biaya yang dikenakan kepada Penanggung Utang atas pengurusan Piutang Negara, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.
10. Nilai Limit adalah nilai minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual.