Pasal 4

( 1) Tarif layanan medis se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dikenakan sesuai dengan be saran se bagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Tarif layanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk masing-masing Badan Layanan Umum

Rumah Sakit Bhayangkara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dibagi berdasarkan:

• kategorisasi tindakan; dan
• penetapan zonasi.

(3) Kategorisasi tindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a ditetapkan oleh masing-masing Kepala

Rumah Sakit Bhayangkara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.