Pasal 2

(1) Uji coba pembayaran dan penggunaaan Kartu Kredit

Pemerintah dilakukan melalui mekanisme UP.

(2) Pertanggungjawaban UP atas belanja yang dibayarkan

dengan Kartu Kredit Pemerintah dilakukan setelah

barang/jasa diterima.

Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah dilakukan(3) untuk belanja barang dan belanja modal.