Pasal 3

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib membuat:

• Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.

(2) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dengan aplikasi e-Faktur dengan cara:

• memilih cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021"; atau
• memilih cap lainnya dan mengisikan "PPN

DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK

NOMOR 226/PMK.03/2021" pada kolom referensi Faktur Pajak.

(3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf c, dan ·f/ jdih.kemenkeu.go.id

huruf d, diperlakukan sebagai laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d, yang:

• tidak menggunakan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/ atau
• tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam SPI' Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diberikan insentif PPN dan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dibuat setiap Masa Pajak.

(6) Contoh penyerahan yang tidak diberikan insentif PPN

ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat .

(4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat

sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni

Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa13A

(1) Dalam hal terdapat penyerahan sebagaimana dimaksud

da1am Pasal 2 ayat (5) hurufb, huruf c, dan huruf d yang te1ah diterbitkan Faktur Pajak, namun atas Faktur Pajak tersebut:

• belum memenuhi ketentuan sebagahnana dimaksud da1am Pasal 3 ayat (2); dan/atau
• salah da1am pengi.sian atau penulisan nilai PPN, Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak tersebut dengan cara membuat Faktur Pajak pengganti.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Faktur Pajak

pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPf Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Penerbitan Faktur Pajak pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atas Faktur Pajak yang dibuat untuk penyerahan yang terjadi selama tahun 2021 wajib dilaporkan dalam SPf Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

(4) Penerbitan Faktur Pajak pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atas Faktur Pajak yang dibuat untuk penyerahan yang terjadi selama tahun 2022 wajib dilaporkan dalam SPf Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan paling lambat tanggal 31 Januari 2023.

(5) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan

Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan insentif PPN ditanggung pemerintah dan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.