Pasal 43

(1) Dalam rangka pelaksanaan pendanaan transfer risiko

BMN, Kementerian Negara/Lembaga melakukan penetapan kebutuhan biaya pembayaran premi.

(2) Tata cara penetapan kebutuhan biaya pembayaran premi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengasuransian BMN.

(3) Berdasarkan penetapan kebutuhan biaya pembayaran

premi, Kementerian Negara/Lembaga pemilik BMN mengalokasikan anggaran dalam rangka pencatatan belanja transfer risiko BMN.

(4) Tata cara pengalokasian anggaran dalam rangka

pencatatan belanja transfer risiko BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

(5) Berdasarkan ketersediaan anggaran, PPK Dana Bersama

melakukan perikatan pengadaan barang/jasa dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah.

(6) Berdasarkan perikatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK Dana Bersama atas beban Rekening Dana Bersama.

(7) Berdasarkan permohonan pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), PPK Dana Bersama melakukan pengujian sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

(8) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada

ayat (7), PPK Dana Bersama menyampaikan SP2 Dana Bersama sesuai dengan format tercantum dalam huruf B