Pasal 3

(1) Dalam rangka pengelolaan DAK Fisik, Menteri selaku

Pengguna Anggaran BUN pengelola TKD menetapkan:

• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN pengelola TKD;
• Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus;
• Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai Koordinator KPA BUN penyaluran TKD; dan
• Kepala KPPN sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.

(2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi DAK Fisik.

• 6 –

(3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN

pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelola dana transfer khusus.

(4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN

penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.

(5) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN definitif.

(6) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4) merupakan suatu keadaan yang

menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus dan/atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus:

• tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau
• masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus dan/atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus tidak dapat melaksanakan tugas.

(7) Penunjukan:

• Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
• pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berakhir dalam hal Direktur Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah terisi kembali oleh pejabat definitif dan/atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN.

(8) Pemimpin PPA BUN pengelola TKD dapat mengusulkan

penggantian KPA BUN pengelola dana transfer khusus kepada Menteri.

(9) Penggantian KPA BUN pengelola dana transfer khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.