Pasal 3

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA

kementerian/lembaga wajib menyusun dan bertanggungjawab terhadap RKA-K/L.

(2) Menteri Keuangan selain selaku PA kementerian/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menyusun RKA-BUN dalam kewenangannya selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.