Pasal 3

( 1) Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

(2) Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdas~rkan usulan dari: a . Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK setelah mendapat rekomendasi dari Administrator KEK berdasarkan permohonan dari Badan U saha, dalam hal ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri; atau

• Kepala Bidang setelah mendapat rekomendasi dari Administrator KEK berdasarkan permohonan dari Badan U saha, dalam hal ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

kurang memuat data mengenai:

• identitas Badan U saha yang mengelola KEK;
• penetapan Badan Usaha sebagai pengelola KEK;
• penetapan pembentukan KEK;
• lokasi KEK;
• gambar denah lokasi dengan batas-batas dan pintu keluar/masuk kawasan yang dimintakan penetapan sebagai Kawasan Pabean; dan
• keterangan bahwa pada lokasi yang direkomendasikan sebagai Kawasan Pabean terdapat kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk.