Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, kantor pelayanan pajak pratama menyelenggarakan fungsi:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan kepatuhan internal;

c. pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko;

d. penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;

e. pelaksanaan penjaminan kualitas data;

f. pengelolaan penerimaan pajak;

g. pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

h. pelaksanaan tindak lanjut atas distribusi data;

i. penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan;

j. pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan;

k. pemberian layanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan;

l. pengelolaan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak;

m. pengelolaan pelaporan wajib pajak;

n. pelaksanaan hubungan masyarakat;

o. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

p. pendataan dan pengenaan wajib pajak dan objek pajak;

q. pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak;

r. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;

s. perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi, serta pelaksanaan penguasaan wilayah;

t. produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;

u. pelaksanaan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan;

v. pelaksanaan kegiatan pengamatan;

w. penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang kantor pelayanan pajak;

x. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk lainnya di bidang perpajakan; dan

y. pelaksanaan administrasi kantor.