Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, kantor pelayanan pajak madya menyelenggarakan fungsi:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak strategis regional;

b. pelaksanaan evaluasi wajib pajak terdaftar;

c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan kepatuhan internal;

d. pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko;

e. penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;

f. pelaksanaan penjaminan kualitas data;

g. pengelolaan penerimaan pajak;

h. pengelolaan dan pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

i. pelaksanaan tindak lanjut atas distribusi data;

j. penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan;

k. pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan;

l. pemberian layanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan;

m. pengelolaan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak;

n. pengelolaan pelaporan wajib pajak;

o. pelaksanaan hubungan masyarakat;

p. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

q. pendataan dan pengenaan wajib pajak dan objek pajak;

r. pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak;

s. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;

t. perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi;

u. produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;

v. pelaksanaan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan;

w. pelaksanaan kegiatan pengamatan;

x. penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak;

y. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk lainnya di bidang perpajakan; dan

z. pelaksanaan administrasi kantor.