Pasal 2

Peraturan Menteri m1 mengatur mengenai SATK yang meliputi:

• belanja/beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional;
• belanja/beban Fasilitas Penyiapan Proyek;
• belanja/beban Dukungan Kelayakan;
• PNBP yang dikelola oleh DJA;
• transaksi aset dan belanja/beban yang berada dalam pengelolaan DJKN;
• belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
• pendapatan dan belanja/beban pengelolaan kas negara;
• transaksi penggunaan PNBP BUN PKN;

1. utang perhitungan fihak ketiga pegawai; J. utang perhitungan fihak ketiga Pajak Rokok;

• pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara;

jdih.kemenkeu.go.id

1. belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan; dan

• pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah.