Pasal 2

(1) Hubungan istimewa merupakan hubungan istimewa

sebagaimana diatur dalam:

• Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan; dan
• Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(2) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan keadaan ketergantungan atau

keterikatan satu • pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:

• kepemilikan atau penyertaan modal;
• penguasaan; atau
• hubungan keluarga sedarah atau semenda.

(3) Keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu

pihak dan pihak lainnya se bagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan satu atau lebih pihak:

• mengendalikan pihak yang lain; atau
• tidak berdiri bebas, dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

(4) Hubungan istimewa karena kepemilikan atau

penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap ada dalam hal:

• Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; atau
• hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada 2

(dua) Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.

(5) Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggap ada dalam hal:

• satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/ atau tidak langsung;
• dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/ atau tidak langsung;
• satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi;
• terdapat orang yang sama secara langsung dan/ atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak a tau le bih;
• para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu Grup U saha yang sama; atau
• satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.

(6) Hubungan istimewa karena hubungan keluarga

sedarah atau semenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggap ada dalam hal terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.